Porostimur.com, Jakarta — Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mengkritik kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dikomandoi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Menurut Jatam, Satgas PKH dinilai tidak berani mengambil langkah tegas terhadap perusahaan tambang besar, termasuk PT Position, perusahaan tambang nikel di Halmahera Timur, Maluku Utara, yang disebut telah merusak hutan dan merampas ruang hidup masyarakat adat.
Pengkampanye Jatam, Alfarhat Kasman, menyebut PT Position milik taipan Kiki Barki sudah jelas terbukti merambah kawasan hutan adat dan menimbulkan konflik dengan masyarakat lokal.
“PT Position milik taipan Kiki Barki sudah jelas merampas hutan adat yang menjadi sumber penghidupan warga lokal. Belum lagi, PT Position terlibat tumpang tindih dengan perusahaan tambang lain. Harusnya dicabut saja izinnya. Tapi itu kan tidak dilakukan,” kata Farhat saat berbincang dengan salah satu media nasional di Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Dinilai Tak Menyentuh Oligarki Tambang
Farhat menilai, sejauh ini langkah-langkah Satgas PKH hanya menyasar pelaku kecil, sementara para oligarki tambang besar seolah kebal hukum. Padahal, mereka telah lama mengeruk sumber daya alam tanpa memperhatikan dampak lingkungan dan sosial.
