Porostimur.com, Piru – Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maluku, kembali menjadi perhatian publik. Anggaran yang nilainya mencapai lebih dari Rp10 miliar selama tahun anggaran 2023–2024 kini dipertanyakan menyusul munculnya dugaan program fiktif, penggelembungan anggaran hingga ketidakjelasan realisasi sejumlah kegiatan.
Besarnya anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat itu dinilai belum sepenuhnya tercermin dalam hasil pembangunan maupun manfaat yang dirasakan warga.
Dugaan penyimpangan tersebut bukan persoalan baru. Sejak April 2025, sejumlah tudingan terkait pengelolaan ADD/DD Desa Luhu telah mencuat ke publik. Kali ini, seorang mantan staf Pemerintah Desa Luhu kembali mengungkap sejumlah pos anggaran yang menurutnya patut ditelusuri oleh aparat penegak hukum.
Kepada Porostimur.com, Sabtu (14/11/2026), sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan itu menduga terdapat sejumlah program yang tidak dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam laporan penggunaan anggaran.
Bahkan, ia mengindikasikan adanya keterlibatan sejumlah unsur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Luhu dalam persoalan pengelolaan anggaran tersebut.









