Oleh: Bito Temmar, Politisi Senior
Model pembangunan lokal berbasis kultural terbaik di Maluku saat ini hanya terdapat di Maluku Tenggara. Sementara daerah otonom lain, karena sejak lama mengalienasi budaya dari proses-proses pembangunan, model pembangunan yang mereka kembangkan justru tidak memiliki akar kultural apa pun.
Ketika dead lock dalam pilkada Maluku Tenggara dan saya ditugaskan untuk mendinamisasi lagi proses politik dalam rangka pemilihan bupati dan wakil bupati — yang saat itu masih dipilih di DPRD — disitulah saya mulai mengenal secara lebih baik bagaimana prestise politik menjadi variabel utama yang beroperasi dalam pilkada saat itu. Jadi rupanya “budaya mel” (ningrat) hadir dan mewataki proses-proses politik di Maluku Tenggara.
Awalnya menangani internal anggota DPRD dari Fraksi PDI P yang terpecah belah menjadi kepingan-kepingan yang berantakan, saya uring-uringan juga. Tetapi setelah mendalami secara objektif, di satu pihak saya mulai menemukan simpul-simpul pengendalian, tetapi pada pihak lain saya terkagum-kagum bagaimana nilai-nilai utama budaya mel itu menafasi proses-proses politik di negeri ini.
Sambil mengendalikan semua anggota Fraksi yang akhirnya mengantar Pak Herman Koedoeboen dan pasangannya menjadi pemenang pilkada, saya pun membangun respek dengan vitalitas budaya lokal di Kei yang menghidupi kehidupan publik di Maluku Tenggara.
