Porostimur.com, Ternate – Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun mengusulkan agar lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan, Pengadilan dan Kepolisian anggarannya disatukan. Terutama di wilayah-wilayah terluar seperti di Maluku Utara ini, pasalnya para penegak hukum ketika bertugas sangat kesulitan aksesnya karena melewati jalur laut dan berbiaya sangat mahal.
“Oleh karena itu saya memberikan saran perlu adanya pemikiran pada tingkat pusat bahwa anggaran-anggaran lembaga terkait itu pendanaannya disatukan saja. Saya pernah dahulu ketika masih berdinas sebagai polisi di Ambon, saat melakukan proses penegakkan hukum saya menggunakan kapal, didalamnya ada Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut dan Hakim pengadilan,” ujar Adang saat mengikuti Tim Kunker Komisi III DPR rapat kerja dengan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Ternate, Selasa (21/2/2023)
Politisi F-PKS ini menilai, dengan begitu proses peradilan tetap bisa berjalan, sehingga kehadiran negara disuatu daerah walaupun geografinya begitu sulitpun tetap ada. “kita harus membantu lembaga atau kementerian penegak hukum untuk meningkatkan pembiayaan kendaraan dalam rangka mengatasi masalah-masalah yg berhubungan geografi,” imbuh Adang.
