Porostimur.com | Jakarta: Aksi Presiden Jokowi membagi-bagikan langsung bansos untuk masyarakat terdampak corona atau Covid-19 masih jadi perbincangan hangat.
Program Bantuan Sosial dan juga Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diinisiasi pemerintah pusat itu menimbulkan banyak pertanyaan.
Entah gimik atau memang insiatif pribadi Jokowi.
Pengamat Ekonomi dari Pusat Kajian Ekonomi Politik Universitas Bung Karno, Salamuddin Daeng, punya sejumlah analisa.
Faktor pertama, menurutnya, pemerintah pusat memiliki kendala regulasi yang belum bisa mengatur kondisi darurat kebencanaan non alam ini.
Bahkan ia mengatakan, Perppu 1/2020 yang ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah situasi pandemik Covid-19 tidak sesuai dengan tujuannya.
“Terdapat kelemahan di regulasi di negara ini, baik dalam hal kesehatan dan kebencanaan. Pemerintah sayangnya malah mengeluarkan Perpu darurat keuangan,” ujar Salamuddin Daeng, Jumat (8/5/2020).
Menurutnya, Perpu 1/2020 sama sekali tidak berbicara mengenai kebijakan penanganan corona, sistem penanganan, pengorganisasian, pola koordinasi, sumber pendanaan, bahkan supporting sistem lainnya.
Yang ada justru adalah silang pendapat, baik antara kementerian/lembaga ditingkat pusat, maupun pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
