Akademisi Bongkar Ruwetnya Bansos Corona Rezim Jokowi

oleh -184 views
Link Banner

Porostimur.com | Jakarta: Aksi Presiden Jokowi membagi-bagikan langsung bansos untuk masyarakat terdampak corona atau Covid-19 masih jadi perbincangan hangat.

Program Bantuan Sosial dan juga Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diinisiasi pemerintah pusat itu menimbulkan banyak pertanyaan.

Entah gimik atau memang insiatif pribadi Jokowi.

Pengamat Ekonomi dari Pusat Kajian Ekonomi Politik Universitas Bung Karno, Salamuddin Daeng, punya sejumlah analisa.

Faktor pertama, menurutnya, pemerintah pusat memiliki kendala regulasi yang belum bisa mengatur kondisi darurat kebencanaan non alam ini.

Bahkan ia mengatakan, Perppu 1/2020 yang ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah situasi pandemik Covid-19 tidak sesuai dengan tujuannya.

“Terdapat kelemahan di regulasi di negara ini, baik dalam hal kesehatan dan kebencanaan. Pemerintah sayangnya malah mengeluarkan Perpu darurat keuangan,” ujar Salamuddin Daeng, Jumat (8/5/2020).

Menurutnya, Perpu 1/2020 sama sekali tidak berbicara mengenai kebijakan penanganan corona, sistem penanganan, pengorganisasian, pola koordinasi, sumber pendanaan, bahkan supporting sistem lainnya.

Baca Juga  HUT Lalu Lintas, DitLantas Polda Maluku gelar beragam kegiatan

Yang ada justru adalah silang pendapat, baik antara kementerian/lembaga ditingkat pusat, maupun pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Terkesan jelas bahwa dalam banyak hal, pemerintah pusat terlihat sendiri.

“Sehingga mereka tidak seia sekata dan seirama dalam bergerak menghadapi virus corona. Negara tidak kelihatan berperan,” ungkapnya.

Salamuddin Daeng melihat Presiden kurang keras dalam mengambil berbagai kebijakan dalam menerapkan aturan.

Khususnya dalam rangka mengefektifkan birokrasi pemerintahan.

Hal itu bisa disaksikan dari banyak bantuan yang disalurkan masyarakat, tapi tidak terkoordinasi baik dari sisi pendataan maupun pelaksanaannya.

Selain itu, sumber dana di berbagai kementerian/lembaga dalam bentuk bantuan CSR, juga terbilang sama.

“Demikian juga di pemerintah daerah. Namun tidak terkoordinasi dengan baik. Masing masing kementerian kerja sendiri sendiri,” tuturnya.

Baca Juga  Perjuangkan P4, Pemuda Pancasila Optimis Generasi Muda Terselamatkan

Namun jika dilihat secara kelembagaan, Salamuddin Daeng melihat persoalan distribusi Bansos dan BLT ini bisa diselesaikan dengan mudah.

Sebab, secara otoritas, alurnya ialah dari presiden turun persetujuan ke menteri keuangan, lalu dana disalurkan menteri sosial dan pemerintah daerah.

“Seharusnya lebih gampang di salurkan,” tegas Analis dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) ini.

Ia pun menduga, persoalan Bansos dan BLT yang belum diterima masyarakat, dikarenakan beberapa faktor.

Yakni pemerintah pusat tidak siap dengan data, dan jajaran kabinet Jokowi lambat bekerja.

“Sebagaimana banyak program dan proyek lainnya, selalu berbenturan dengan masalah tidak ada data demografi yang akurat,” tuturnya. (red/rtm/pojoksatu)