Akui Kenal Perusahaan Alat Tes Covid-19, Doni Monardo Minta BPKP Buka Kejanggalan Pengadaan Reagen COVID-19

oleh -113 views
Link Banner

Porostimur.com | Jakarta: Ketua Satgas Penanggulangan COVID-19 Doni Monardo menjawab temuan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait kejanggalan pengadaan alat tes COVID-19, reagen yang bermasalah. Doni meminta agar temuan yang janggal di BNPB dapat dibuka secara transparan.

Menurutnya, kejanggalan tersebut lebih baik diungkapkan sekarang saat dirinya masih menjabat sebagai Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas Penanganan COVID-19. 

“Bocorkan saja kalau memang ada kejanggalan, lebih baik bocor sekarang daripada nanti setelah sekian tahun saya dipanggil KPK, saya bilang. Jadi saya justru bersyukur sama BPKP yang menemukan temuan itu supaya bisa kami perbaiki,” ujar Doni dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR, pada Selasa 16 Maret lalu.

Diketahui, BPKP melakukan audit terhadap pemasok reagen merek Sansure, Liferiver, Addbio, Zeesen, dan Kogen yang bermasalah. BPKB mengendus pemborosan uang negara yang ditaksir mencapai Rp39,2 miliar.

Link Banner

Terkait hal itu, Doni menilai penyedia barang harus mengganti alat kesehatan berupa reagen untuk tes PCR yang sudah kedaluwarsa. Kewajiban tersebut menurutnya sudah tertuang di dalam kontrak dan pakta integritas dalam pengadaan reagen untuk tes PCR.

Baca Juga  Kemenpora Gelar Bimtek di Maluku, PSSI Soroti Lisensi Pelatih

“Kalau toh sudah expired (kedaluwarsa), maka penyedia barang itu wajib untuk menggantinya dan itu ada dalam kontrak, ada dalam pakta integritas,” kata Doni.

Doni mengatakan, penyedia barang juga wajib mengembalikan uang pembayaran pengadaan reagen untuk tes PCR bila BPKP menyatakan harga reagen tes PCR yang sudah dibayarkan terlalu mahal.

“Seandainya BPKP mengatakan ini kemahalan dan terlanjur dibayar, maka penyedia barang wajib kembalikan kepada negara,” kata Doni.

Sebelumnya, Ketua Satgas Penanggulangan COVID-19 Doni Monardo membantah soal dugaan kerugian negara akibat pengadaan reagen yang tidak sesuai sejumlah alat tes PCR di laboratorium di daerah dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Senin 15 Maret.

Doni mengaku melibatkan BPKP serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam pengadaan itu.

“Jadi yang jelas bahwa pengadaan barang dan jasa di BNPB atau di satgas dilakukan transparan dan akuntabel melibatkan semua pihak,” ujar Doni dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI, Senin 15 Maret.

Baca Juga  Bangun sinergitas, Polda Maluku gelar ”Commander’s Wish”

Dia menampik dugaan adanya reagen yang tertumpuk di BNPB sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara.

Tegaskan Tak Lakukan Bisnis

Doni Monardo tak menampik mengenal pemilik PT Trimitra Wisesa Abadi, Budiyanto A. Gani, perusahaan yang ditunjuk langsung untuk pengadaan ratusan ribu unit reagen Sansure dari Cina atau alat tes Covid-19.

“Budiyanto itu saya kenal dia ketika bertugas di Kodam XVI Pattimura, Ambon,” kata Doni dalam wawancara dengan tim Tempo pada Ahad, 14 Maret 2021.

Doni menceritakan ketika itu Budiyanto datang bersama sepupunya yang punya restoran Sari Ratu. Doni dan Budiyanto pun berteman karena sama-sama tertarik dengan program lingkungan. Ketika Doni pindah tugas di Jakarta, ia kemudian mengetahui bahwa Budiyanto juga ikut dalam pengadaan alat kesehatan di TNI Angkatan Darat. 

Meski mengenal baik, Doni menegaskan bahwa ia sama sekali tidak ada hubungan bisnis dengan sepupunya dan Budiyanto. “Dan kalau toh terpilih untuk pengadaan barang (di BNPB), itu di luar pengetahuan saya. Saya bolak-balik mengingatkan tim, hati-hati dengan pengadaan barang. Jangan sampai ada yang diperlakukan tidak adil. Nanti iri,” ujarnya.

Baca Juga  Komisi II DPRD Kota Ambon Harap Persoalan PAUD Mawar Segera Tuntas

Doni Monardo mengklaim proses pengadaan alat tes Covid-19 berlangsung transparan dengan membentuk tim yang melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Laporan investigasi Majalah Tempo bersama Klub Jurnalis Investigasi dan Indonesia Corruption Watch (ICW) sebelumnya mengungkap pengadaan alat tes Covid-19 bermasalah. Dalam laporan itu disebut bahwa puluhan rumah sakit mengembalikan ratusan ribu alat tes dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menemukan selisih hingga ratusan ribu reagen yang terdistribusi dan tercatat senilai Rp 40 miliar hingga Agustus 2020. Sedangkan ICW menemukan dugaan potensi kerugian negara sekitar Rp 170 miliar di pengadaan alat tes Covid-19.

(red/voi/tempo)