Perubahan besaran ambang batas merupakan ranah pembentuk undang-undang.
Di sinilah pembahasan revisi UU Pemilu mendapatkan relevansinya.
Angka 5 Persen Belum Final
Perdebatan kembali menghangat pada September 2026.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyebut Golkar dan PKS bersepakat mengusulkan ambang batas parlemen sekitar 5 persen.
“Ya, kita bersepaham besaran PT (parliamentary threshold/ambang batas parlemen) moderat saja, sekitar lima persen,” kata Sarmuji, Selasa (15/9/2026).
Sehari kemudian, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Sugiono juga menyatakan partainya menyepakati angka 5 persen dalam pembahasan tersebut.
“Gerindra juga sepakat soal PT 5%,” ujar Sugiono di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Dari PDIP, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun juga menyebut 5 persen sebagai angka ideal dalam konteks penyederhanaan partai politik.
Namun, dukungan sejumlah partai terhadap angka tersebut belum menjadikannya hukum positif.
Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf sebelumnya menyebut pembahasan ambang batas masih berada pada kisaran 4-5 persen. Sementara Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pertemuan para ketua umum partai politik masih berada dalam tahap pertukaran pemikiran atau brainstorming.
