Dalam kondisi normal saja, perjalanan dari pulau-pulau tersebut ke Kota Ternate membutuhkan waktu panjang. Dalam kondisi darurat medis—seperti stroke, komplikasi kehamilan, atau gangguan pernapasan—keterlambatan beberapa jam saja dapat menjadi penentu antara hidup dan mati.
Namun yang terjadi justru sebaliknya.
Pasien dari Pulau Moti harus dirujuk menggunakan perahu warga karena ambulans laut tidak tersedia. Dua ibu hamil dari Batang Dua menempuh perjalanan menggunakan kapal penumpang umum selama lebih dari satu hari. Bahkan, terdapat kasus keterlambatan rujukan hingga empat jam sebelum evakuasi dilakukan.
Dalam perspektif medis, kondisi ini bukan hanya tidak ideal—melainkan berbahaya.
Antara Kebijakan dan Realitas: Ketimpangan yang Nyata
Pengadaan satu unit ambulans laut pada Oktober 2025 memang patut dicatat sebagai langkah awal. Namun pelayanan kesehatan tidak dapat diukur dari keberadaan simbol fasilitas semata.
Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah fasilitas itu tersedia saat dibutuhkan?
Jika ambulans laut tidak berada di lokasi saat pasien kritis membutuhkan, maka secara fungsional ia tidak pernah ada.
Situasi ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan di BAHIM belum memenuhi prinsip dasar: ketersediaan, aksesibilitas, dan kecepatan layanan. Ketika satu armada dipaksakan melayani tiga wilayah dengan karakter geografis yang kompleks, maka yang terjadi adalah ketimpangan pelayanan yang sistemik.
