Otoritarianisme Dan Kelumpuhan Demokrasi di Maluku

oleh -264 views
Link Banner

Oleh: Bito Temmar, Politisi Senior

Kritik perilaku dan kebijakan para aktor publik itu baik sekali. Bahkan pada konteks Maluku amat baik. Bagaimana tidak?. Mereka itu produk demokrasi. Artinya dipilih melalui mekanisme sistem demokrasi. Dan karena itu sebagai “representasi”, seyogianya menyelenggarakan kekuasaan dengan prinsip-prinsip demokratis.

Tapi herannya, mereka produk demokrasi, tapi “sarung tangan” yang mereka gunakan malah otoritanisme. Tangan mereka berlumuran darah karena menggunakan kampak dalam menyelenggarakan kekuasaan mereka.

Terlampau banyak contoh yang yang dapat disebutkan di sini. Coba tengok saja bagaimana mereka menata birokrasi pemerintahan.

ASN itu lebih dari sekadar pegawai pemerintah. Mereka sekaligus warga masyarakat terbaik karena masuk dan bekerja sebagai ASN melalui seleksi dan unjuk prestasi dalam pengembangan karier mereka. Maka dalam era reformasi saat ini seyogianya dengan prinsip-prinsip meritokrasi, ASN di seluruh Maluku diperlakukan. Apalagi ditangan para kepala daerah yang merupakan produk demokrasi?. Seyogianya, karena prinsip-prinsip meritokrasi semisal the right man the right job, jika mungkin mereka dipromosi hingga mengisi struktur-struktur birokrasi pusat di Jakarta.

Baca Juga  Kades Capalulu Diduga Gunakan Uang DD untuk Beli Mobil Pribadi

Sayangnya para kepala daerah kita menggunakan sarung tangan otoritarianisme, prinsip-prinsip meritokrasi ditinggalkan dan diganti dengan sistem patronase dalam proses promosi, demosi, dan sebagainya. Amat sangat menyayat hati kalau ada ASN non job karena tidak disukai kepala daerah.

Atau seperti yang menjadi bahan pergunjingan di warung kopi ada ASN berpendidikan S2 luar negeri yang dimutasikan ke RSU ngurus orang sakit padahal latar belakang pendidikan dan tangga karier bukan di bidang kesehatan.

Atau di kabupaten/kota yang jelas-jelas menggunakan sarung tangan besi memperlakukan ASN secara semena-mena, ditegur bahkan oleh KASN, tapi tetap dengan kebijakan yang memperkosa dan menganiaya para ASN anak negeri sendiri.

Baca Juga  Dari Mel di Kei ke Remah-remah di Ambalau

Yang mengenaskan adalah praktik kekuasaan distortif seperti ini dieja para kepala daerah di depan batang hidung DPRD sebagai lembaga pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

Tak ada suara apa pun dari pimpinan dan anggota DPRD kita atas kesewenang-wenangan seperti ini. Tampak jelas betapa DPRD lebih merasa sebagai representasi partai politik daripada menganggap dirinya representasi rakyat.

Sudah agak lama saya mencurigai situasi distortif seperti ini. Bukan tidak mungkin ketidakberdayaan DPRD-DPRD di seluruh Maluku mengeja fungsi-fungsi kelembagaan — legislasi, anggaran dan pengawasan — karena ada transaksi kepentingan yang melumat habis keberanian para anggota DPRD kita.

Kalau dulu “dana aspirasi” yang melumpuhkan keberanian untuk bersuara kritis, sekarang masih harus ditelusuri untuk menemukenali variabel krisis dibalik ketidakberdayaan mengeja fungsi-fungsi kelembagaan yang saya sebutkan.

Saya terima informasi dari sejumlah warga bahwa di kabupaten/kota, proyek-proyek PL (penunjukan langsung) yang melumpuhkan keberanian para anggota dewan dalam melaksanakan fungsi-fungsi kedewanan.

Baca Juga  Edwin Huwae, Hawon-hawon dan Fenomena Mic Patah di DPRD Maluku

Jika ini benar, berarti proyek demokrasi lokal telah mati suri karena penyelenggeraan pemerintahan terperangkap dalam operasi black market. Operasi black market ini juga merambah sektor-sektor publik strategis lain di negeri ini.

Sayangnya kontrol publik juga amat sangat lemah. Kaum terpelajar dan aktivis di negeri ini nyaris tidak banyak peduli dengan keadaan kita yang sudah hampir sekarat ini.

Dari segi kompetensi keilmuan, sudah begitu banyak schooler dan guru besar di negeri ini. Tapi herannya kepekaan keilmuwan atas realitas sosial tidak muncul-muncul juga. Apa karena perangkat analisis tidak cukup untuk mengeksplorasi dan mengeksplanasi ataukah lebih senang mengejar comphort zone, entahlah. (*)

No More Posts Available.

No more pages to load.