Oleh: Bito Temmar, Politisi Senior
Kritik perilaku dan kebijakan para aktor publik itu baik sekali. Bahkan pada konteks Maluku amat baik. Bagaimana tidak?. Mereka itu produk demokrasi. Artinya dipilih melalui mekanisme sistem demokrasi. Dan karena itu sebagai “representasi”, seyogianya menyelenggarakan kekuasaan dengan prinsip-prinsip demokratis.
Tapi herannya, mereka produk demokrasi, tapi “sarung tangan” yang mereka gunakan malah otoritanisme. Tangan mereka berlumuran darah karena menggunakan kampak dalam menyelenggarakan kekuasaan mereka.
Terlampau banyak contoh yang yang dapat disebutkan di sini. Coba tengok saja bagaimana mereka menata birokrasi pemerintahan.
ASN itu lebih dari sekadar pegawai pemerintah. Mereka sekaligus warga masyarakat terbaik karena masuk dan bekerja sebagai ASN melalui seleksi dan unjuk prestasi dalam pengembangan karier mereka. Maka dalam era reformasi saat ini seyogianya dengan prinsip-prinsip meritokrasi, ASN di seluruh Maluku diperlakukan. Apalagi ditangan para kepala daerah yang merupakan produk demokrasi?. Seyogianya, karena prinsip-prinsip meritokrasi semisal the right man the right job, jika mungkin mereka dipromosi hingga mengisi struktur-struktur birokrasi pusat di Jakarta.
