Porostimur.com Ternate – Minimnya armada ambulans laut di wilayah Batang Dua, Hiri, dan Moti (BAHIM) kembali menuai kritik. Angkatan 22 Fakultas Hukum Universitas Khairun mendesak Pemerintah Kota Ternate dan Dinas Kesehatan segera menambah fasilitas layanan darurat, menyusul berulangnya kasus keterlambatan rujukan pasien.
Desakan tersebut mencuat setelah insiden pasien sesak napas di Puskesmas Moti pada 21 April 2026 yang harus menunggu hampir empat jam untuk dievakuasi. Peristiwa itu dinilai menjadi bukti nyata bahwa sistem rujukan di wilayah kepulauan masih jauh dari standar pelayanan kegawatdaruratan.
Dinilai Gagal Antisipasi Kebutuhan Dasar
Koordinator Angkatan 22 Fakultas Hukum Unkhair, Alehendra Hayati, menegaskan bahwa kondisi tersebut mencerminkan lemahnya perencanaan pemerintah daerah dalam menjamin layanan kesehatan.
Menurutnya, ketergantungan pada satu armada ambulans laut tanpa sistem siaga adalah bentuk kegagalan yang tidak bisa lagi ditoleransi, terutama di wilayah kepulauan seperti BAHIM yang memiliki tantangan geografis tersendiri.
“Dalam situasi darurat, waktu adalah faktor penentu keselamatan. Ketika armada tidak tersedia, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar prosedur, tetapi nyawa manusia,” tegasnya.
Ia menilai pendekatan pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan seharusnya berbeda, dengan memastikan ketersediaan transportasi medis yang cepat, pasti, dan selalu siap digunakan.
