“Kami berharap dan kami pertanyakan kira-kira kapan pemerintah daerah berkomitmen untuk membayar operasional pemerintah desa yang tertunda sehingga tidak lagi menjadi permasalahan apalagi sampai menjadi hutang pada tahun 2020, jadi konkritnya operasional pemerintah desa kapan dibayar.”tanya Rustam
Rustam menambahkan, pernyataan Kadis DPM- PD yang menyebutkan hanya 30 desa operasional belum cair tersebut. Menurutnya, pada kenyataannya hampir setiap desa yang administrasinya telah terpenuhi sampai detik ini namun dana operasional belum berada di rekening desa.
“Dan kami akan memberikan komitmen keras apabila sampai pada minggu pertama bulan Desember Pemda belum memenuhi atau belum membayar operasional pemerintah desa tersebut maka kami akan memboikot dinas keuangan.”tandasnya (zhulijah)
