Orang nomor 1 Polda Maluku ini mengatakan, perkembangan dan kemajuan suatu daerah diperoleh dari adanya suatu kepastian perencanaan yang berdasarkan Ipoleksobudhankam (Ideologi, Politik, Sosial, Budaya, Pertahanan, dan Keamanan Nasional) serta kemajuan SDM. Sehingga disarankan kepada DPRD untuk adanya suatu pemerataan yang seimbang dibidang pembangunan antara wilayah satu dengan wilayah yang lain.
“Penyelesaian konflik bukan hanya dapat dilakukan dengan sistem pengamanan semata, namun perlu adanya percepatan rekontruksi dan ganti rugi terkait penebangan pohon cengkeh di hutan wahatete, putiressy dan robohuhui, dampak dari pada konflik yang terjadi,” kata dia.
Ia mengaku, hingga saat ini masih ada masyarakat yang mengatasnamakan kelompok Kariuw dan Pelauw yang menghambat proses rekonsiliasi.
“Untuk itu disarankan kepada DPRD agar dapat ikut bersama meredam kelompok tersebut agar tidak memperkeruh suasana jalannya rekonsiliasi yang saat ini sedang berproses.
Sementara itu, Danrem 151/Binaiya mengaku saat kejadian dirinya bersama Kapolda langsung mendatangi Negeri Pelauw pada malam hari.
“Saya infokan bahwa setelah kejadian saya dan pak Kapolda kita langsung berangkat menuju Pelauw pada malam hari. Pada besok pagi bergabung lah bersama kami Forkopimda Maluku bersama-sama mendatangi tinjau situasi di negeri Kariu. Kami sampaikan tentang keberadaan gereja eben kariu dalam keadaan baik-baik saja,” katanya.
