Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini bilang, dalam tahap awal, pengawasan akan dilakukan di lima kabupaten, termasuk Seram Bagian Barat (SBB) wilayah barat.
“DPRD juga meminta dokumen pendukung dari masing-masing OPD dan mengundang mereka untuk ikut serta dalam pengawasan di lapangan,” ujarnya.
Noaf Rumau menambahkan, rapat ini menjadi langkah awal dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah untuk kepentingan masyarakat Maluku. (Iswandi Kelilauw)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
