Menurutnya, kolaborasi tersebut penting karena digitalisasi pengelolaan keuangan daerah tidak dapat berjalan sendiri. Pemerintah daerah membutuhkan dukungan sistem perbankan agar transaksi dapat diproses secara elektronik, aman, dan terdokumentasi dengan baik.
Bank Maluku Malut juga memastikan pendampingan tetap diberikan kepada Pemkab Kepulauan Aru, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), bendahara OPD, serta pihak terkait lainnya agar sistem baru tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.
Setelah Belanja, Digitalisasi Menyasar Pendapatan
Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel, menyambut implementasi SP2D Online sebagai bagian dari agenda transformasi pengelolaan keuangan daerah.
“Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru menyambut baik implementasi SP2D Online melalui SIPD RI. Ini merupakan bagian dari komitmen kita untuk terus melakukan transformasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan memanfaatkan teknologi, sehingga prosesnya menjadi lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” ujar Timotius.
Menurutnya, digitalisasi tidak boleh berhenti pada perubahan mekanisme pencairan belanja. Sinergi dengan Bank Maluku Malut juga diharapkan berkembang ke berbagai layanan digital lainnya yang mendukung ETPD.
“Kami berharap sinergi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dan Bank Maluku Malut terus diperkuat. Tidak hanya melalui SP2D Online, tetapi juga melalui berbagai inovasi dan layanan digital lainnya yang mendukung ETPD,” katanya.
