Berkata Tidak Pantas, Gubernur Maluku Diminta Berkaca Dengan Kejadian Demo Mahasiswa 1998

oleh -1.905 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Gubernur Maluku, Murad Ismail, kembali menjadi perbincangan hangat publik lantaran ucapannya yang dinilai kasar dan tak pantas diucapkan oleh seorang Gubernur atau kepala daerah.

Salah satu pemerhati sosial yang juga merupakan salah satu dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Pattimura (Unpatti), Jeffry Leiwakabessy pun turut angkat bicara menyikapi kejadian ini. Ia meminta, Gubernur Maluku bisa berkaca dengan kejadian demo mahasiswa yang terjadi pada tahun 1998.

“Pak Gubernur Maluku, anda bisa berkaca pada kejadian waktu tahun 1998. Soeharto, Presiden RI berbintang lima dengan 4 kekuatan yang melindungi beliau saja, lengser dari keperesidenan karena gerakan mahasiswa. Kok statemen anda sebagai Gubernur seperti ini?”, ujarnya kepada Porostimur.com, Selasa (27/7/2021).

Baca Juga  700 liter sopi selundupan ke Sorong berhasil digagalkan

Menurutnya, sebagai pimpinan daerah seharusnya Gubernur menyikapi aksi demo para mahasiswa akhir-akhir ini dengan melakukan pendekatan bukannya dengan mengata-ngatai dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas apalagi didepan publik.

“Seharusnya anda panggil, melakukan pendekatan dengan berbagai pihak, anda jangan menjustifikasi seperti ini. Kami sangat kecewa sebagai masyarakat majemuk dan masyarakat intelektual karena sudah tidak zaman lagi untuk menunjukan kekuatan atau otot, tetapi pakailah otak untuk menangani masalah seperti ini”, tegasnya.

Leiwakabessy juga mengatakan, masyarakat tetap mendukung kebijakan pemerintah pusat sampai ke tingkat daerah, namun kesulitan ekonomi juga dirasakan oleh masyarakat apalagi dengan situasi pandemi seperti ini. Sehingga menurutnya, aksi demo mahasiswa tersebut juga mewakili jeritan hati rakyat dengan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi.

Baca Juga  Presiden Turki Sebut Mursi Meninggal Karena 'Dibunuh' Mesir

“Oleh karena itu, dilihat dari semua aspek baik pemerintah dan masyarakat, kalau memang pemerintah mau aman, harus bekerja sama dengan masyarakat, dalam memberikan sosialisasi, pendampingan buat masyarakat, dalam kondisi sulit ini, bukannya ngomong ngga pantas seperti ini”, ketusnya.

Dosen Unpatti jurusan sosiologi ini pun menambahkan, bahwa ucapannya bukanlah statmen provokasi, melainkan sedikit pencerahan baik dari bagian pemerintah maupun masyarakat. Menurutnya, dalam sistem demokrasi, bagian mobilisasi masa merupakan bagian dari kritikan sesuatu kebijakan dan ini bukan kejahatan yang harus dilakukan seperti itu.

“Pak Gubernur harus melindungi masyarakat Maluku. Melindungi bukan saja dengan berbagai kebijakan tetapi dengan memberikan statmen yang menyejukkan sehingga masyarakat dan pemerintah merasa nyaman”, tuturnya. (alena)