Jasmono menjelaskan, rendahnya konsistensi perencanaan dan penganggaran. menurut Jasmono, salah satu masalah yang masih sering terjadi di Malra adalah, perencanaan makro daerah yang disusun dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), tidak diikuti atau belum secara optimal diikuti dengan kebijakan alokasi anggaran di Kebijakan Umum APBD (KUA)–Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD.
“Hal ini tentu disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Termasuk terbatasnya kapasitas fiskal, yang menyebabkan kebijakan alokasi kadang melenceng dari perencanaan,” ujar Jasmono.
“Salah satu masalah yang lain adalah dominasi kepentingan. Ini masih sering terjadi,alokasi anggaran lebih cenderung menyasar ke daerah-daerah atau kelompok yang memberikan dukungan politik, kedekatan dan/atau hubungan kekerabatan, bukan berdasarkan kebutuhan objektif. Proses seperti ini yang seringkali mengabaikan aspirasi masyarakat luas,” sambungnya.
Menurut Jasmono, aspek pengawasan kinerja, keterbatasan SDM pengawas masih menjadi persoalan serius. Obyek pengawasan yang meningkat dari waktu ke waktu, belum diimbangi dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur.
Jasmono menambahkan, pemerintah daerah sesuai kewenangan terus berupaya meningkatkan kinerja pengawasan. kebijakan anggaran penganwasan sesuai dengan ketentuan, dan termasuk mengusulkan Formasi ASN dan PPPK.
