Oleh: Ady Amar, Kolumnis
Budi Arie Setiadi berbicara tentang kemungkinan pemilu dipercepat sebelum 2029. Ia mengatakan, semua itu sekadar analisis pribadi—sebuah perkiraan keadaan, sebuah mapping, sebuah kesiapan jika “ada sesuatu”. Tetapi kalimat itu tidak lahir di ruang kosong. Ia muncul dalam pertemuan relawan Projo bersama Joko Widodo.
Lalu publik teringat pada sebuah ucapan yang pernah mengemuka jauh sebelumnya.
Pada 2024, Connie Rahakundini Bakrie—pengamat militer—pernah mengungkap adanya skenario bahwa masa jabatan Prabowo hanya berlangsung dua tahun. Pernyataan itu dibantah oleh Rosan Roeslani. Sampai hari ini, kita tidak memiliki alasan untuk menganggap ucapan Connie sebagai fakta yang telah terbukti.
Tetapi kini, dua tahun kemudian, kata lain muncul: percepatan.
Dua tahun.
Percepatan.
Mungkin keduanya tidak berhubungan. Mungkin hanya kebetulan. Tetapi dalam politik, terutama politik kekuasaan, kebetulan kadang-kadang terlalu menarik untuk tidak dipertanyakan.
Sebab Presiden Republik Indonesia tidak menerima mandat untuk dua tahun. Konstitusi mengenal masa jabatan lima tahun. Maka ketika sebuah kelompok politik mulai berbicara tentang kemungkinan mempercepat pemilu sebelum mandat itu selesai, pertanyaannya bukan lagi sekadar: apa yang dimaksud Budi Arie?
