“Kita libatkan semuanya untuk menimalisir resiko yang mungkin timbul. Kita harus optimis KMP bisa menjadi salah satu solusi masalah keadilan ekonomi,” tegas Budi.
Sebagai informasi, dalam peluncuran KMP ini Gubernur Maluku Utara telah menyerahkan Akta Notaris KMP kepada sejumlah kepala daerah, antara lain Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji, Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua, Bupati Halmahera Barat James Uang, Bupati Morotai Rusli Sibua, serta Wakil Bupati Halmahera Selatan, Wakil Bupati Halmahera Timur, Wakil Wali Kota Ternate, dan Wali Kota Tidore Kepulauan.
(red/beritasatu)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
