Hubungan sebab-akibat semacam itu tidak pernah sesederhana yang dibayangkan.
Seseorang dapat mengkritik sebuah program negara bukan karena membenci negara. Ia dapat menolaknya karena menilai program tersebut tidak tepat sasaran, tidak efektif, membebani fiskal, atau justru mengalihkan negara dari fungsi yang lebih mendasar.
Dengan kata lain, kritik terhadap program pemerintah tidak otomatis identik dengan dukungan terhadap pasar bebas. Di sinilah persoalan berikutnya muncul.
Perdebatan tentang sebuah kebijakan konkret digeser menjadi pertarungan ideologi yang lebih besar. Mahasiswa berbicara tentang program yang sedang berjalan hari ini, tetapi pembahasannya dipindahkan ke arena pertarungan antara negara dan pasar, antara nasionalisme ekonomi dan neoliberalisme global.
Akibatnya, substansi kritik menjadi kabur. Pertanyaan-pertanyaan yang semestinya berada di pusat perdebatan justru tersingkir ke pinggir.
Apakah program tersebut efektif? Apakah manfaatnya sebanding dengan anggaran yang digunakan? Apakah masyarakat benar-benar membutuhkannya? Apakah ada prioritas lain yang lebih mendesak?
Semua pertanyaan itu sah dalam demokrasi. Tidak ada satu pun yang otomatis menjadikan penanyanya penganut neoliberalisme.
