Ada pula asumsi lain yang tidak kalah penting untuk diperdebatkan, yaitu ketika fungsi negara seolah disamakan dengan perluasan program bantuan dan intervensi sosial.
Negara memang berkewajiban menyejahterakan rakyat, tetapi cara mencapai kesejahteraan itu selalu terbuka untuk diperdebatkan.
Sebagian orang meyakini negara harus memperluas bantuan langsung. Sebagian lain berpendapat negara harus menciptakan lapangan kerja yang produktif. Sebagian lagi menekankan pentingnya pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi rakyat.
Tidak ada satu pun dari pandangan itu yang otomatis lebih nasionalis atau lebih berpihak kepada rakyat dibanding yang lain. Karena itu, perdebatan semacam ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan menempelkan label “pro-rakyat” pada satu kebijakan dan label “neoliberal” kepada para pengkritiknya.
Pendukung kebijakan pemerintah belum tentu sedang membela rakyat. Pengkritik kebijakan pemerintah juga belum tentu sedang melawan rakyat. Keduanya dapat sama-sama benar. Keduanya dapat sama-sama keliru. Bukan posisi politik yang membedakan, melainkan kualitas argumentasi yang dibangun dan kemanfaatan yang dihasilkan bagi masyarakat luas.
Pada akhirnya, yang patut dicermati bukanlah siapa yang berbicara, melainkan kerangka berpikir yang digunakan.
