Bisa juga undangan Presiden Xi Jinping ke Prabowo Subianto ditafsirkan sebagai tekanan politik terhadap Mahkamah Konstitusi yang sedang menyidangkan sengketa Pilpres 2024. Padahal Putusan Mahkamah Konstitusi bisa saja membatalkan keputusan KPU yang telah menetapkan Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024.
Meskipun belum ada sejarah pembatalan hasil Pilpres di Indonesia. Setidaknya Mahkamah Konstitusi sudah beberapa kali membatalkan hasil pemilihan umum kepala daerah di Indonesia.
Proses pencalonan putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dinilai “cacat bawaan” sejak awal karena melanggar konstitusi terutama Gibran Rakabuming Raka belum memenuhi syarat umur yang dipersyaratkan UU No 7/2017 tentang Pemilu menjadi isu krusial gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.
Ditambah Presiden Jokowi mempertontonkan secara terbuka menggerakkan mesin kekuasaan melalui penggelontoran dana bantuan sosial senilai Rp 496 triliun untuk pemenangan Prabowo-Gibran serta pelibatan menteri, kepala daerah dan kepala desa.
Ini pula mengkonfirmasi kontroversi Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu (Sirekap) dengan perusahaan China, Alibaba. Seperti diakui oleh Komisioner KPU, Betty Epsilon Idroos Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang digunakan selama Pemilu 2024 merupakan kontrak dengan raksasa teknologi asal Tiongkok, Alibaba.
