Porostimur.com, Jakarta – Kantor Staf Presiden mengumpulkan sejumlah pejabat daerah untuk menindaklanjuti perkembangan terbaru konflik sosial di Pulau Haruku, Maluku, yang masih menyisakan ratusan pengungsi. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan mengatakan penanganan konflik sosial di Haruku tidak bisa ditunda-tunda karena merupakan persoalan kemanusiaan.
“Seiring upaya rekonsiliasi antarpihak terus berproses, pemerintah juga mempersiapkan kebutuhan rekonstruksi dan rehabilitasi,” kata Abetnego dalam keterangan tertulis, Jumat, 26 Agustus 2022.
Ia mengatakan pemerintah telah mengarahkan bantuan sosial kepada para pengungsi Kariuw, dan juga ada santunan ahli waris bagi warga Pelauw. “Ini salah satu upaya negara dalam memastikan hak-hak dasar warga Indonesia tetap terpenuhi,” kata dia.
Akan tetapi, ia meminta daerah memastikan akurasi dan kelengkapan data. “Berapa jiwa, berapa Kepala Keluarga ini datanya harus jelas. Sebab kalau tidak ada data yang akurat, sulit bagi pemerintah untuk menyalurkan bantuan, terutama untuk dukungan pembangunan rumah ataupun kebun warga yang rusak,” kata dia.
Konflik ini terjadi pada Januari lalu. Kepala Bidang Humas Polda Maluku Kombes M. Rum Ohoirat saat itu membeberkan kronologi bentrokan antarwarga Desa Ori dan Kariuw, Kecamatan Pulau Haruku, Maluku Tengah. Dia menjelaskan bahwa kedua desa tersebut memang bertetangga yang sebelumnya pernah mengalami konflik soal masalah batas wilayah.
