Oleh: Moh Ramli, Penulis dan Wartawan
Keputusan mempertahankan dan mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari kursi kepemimpinan dalam lembaga Korps Bhayangkara memang hak prerogatif dari Presiden Prabowo Subianto.
Tetapi dalam perspektif etika dan kepantasan, hal tersebut bisa diambil secara pro-aktif oleh yang bersangkutan. Tak perlu menunggu harus “diusir” secara kasar seperti dipecat oleh Istana. Eks ajudan mantan Presiden Jokowi tersebut bisa legowo meletakkan jabatan itu secara sadar dan suka rela.
Tak ada alasan urgent nan logis untuk bertahan dalam suasana hati publik yang telah hancur lebur ini. Toh, kepercayaan dari rakyat telah habis tak tersisa. Jika Kapolri kekeh dalam pendirian tersebut, jelas dan pasti akan menimbulkan problem panjang ke depannya.
Tidak mungkin Kapolri bisa bekerja maksimal tanpa rasa kepercayaan yang utuh dari rakyat. Sebab nilai itu adalah modal paling vital yang harus dimiliki pejabat publik. Bila modal itu telah sirna, maka tidak ada kepantasan untuk mempertahankan jabatan apapun yang telah diamanahkan.
Yang ada adalah, bukan harapan dan simpati yang diberikan, ke depan publik justru akan meletupkan sinisme dan kemarahan. Sebab kini psikologi kolektif dari mereka adalah, mantan Kapolresta Solo itu telah gagal memimpin lembaga hukum tersebut dalam memberikan perlindungan bagi rakyat yang ingin menyuarakan haknya yang dirampas oleh ketidakadilan.
