Dewan Pers turut mencermati pernyataan sejumlah pejabat negara yang meminta media tidak menyoroti kekurangan pemerintah dalam penanganan bencana, termasuk pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak pada 19 Desember 2025 dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Sepanjang 2025, Dewan Pers juga mencatat berbagai bentuk kekerasan terhadap wartawan, mulai dari pemukulan wartawan foto LKBN Antara saat meliput demonstrasi di Jakarta, pengeroyokan delapan jurnalis di Banten, hingga teror kepala babi dan tikus terpotong yang ditujukan kepada wartawan Tempo. Kasus terbaru adalah gugatan perdata senilai Rp200 miliar Menteri Pertanian Amran Sulaiman terhadap Tempo.\“Semua bentuk kekerasan ini berbahaya bagi kemerdekaan pers karena menciptakan efek gentar, mendorong swa-sensor, dan melemahkan fungsi pers sebagai kontrol sosial,” tegas Komaruddin.
Situasi tersebut berdampak pada Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2025 yang berada di angka 69,44 atau kategori “cukup bebas”. Meski naik tipis dibandingkan 2024 (69,36), skor ini masih lebih rendah dibandingkan capaian tahun-tahun sebelumnya.
Profesionalisme Pers dan Lonjakan Pengaduan Publik
Dari sisi profesionalisme, Dewan Pers mencatat lonjakan signifikan pengaduan masyarakat sepanjang Januari–November 2025, yakni sebanyak 1.166 pengaduan. Angka ini meningkat tajam dibandingkan 2024 (626 pengaduan) dan 2023 (794 pengaduan).
