Evaluasi tersebut diperlukan untuk memastikan setiap pegawai menjalankan kewajiban sesuai tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.
Bassam juga menekankan bahwa pimpinan OPD memiliki tanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya. Pengawasan tidak cukup hanya memastikan kehadiran pegawai, tetapi juga harus mencakup pelaksanaan pekerjaan serta kepatuhan terhadap peraturan.
Melalui pengawasan yang konsisten, berbagai persoalan yang berpotensi menghambat kinerja organisasi diharapkan dapat diketahui lebih awal dan ditangani secara tepat.
Dugaan Penggadaian Aset Harus Ditelusuri Secara Objektif
Terkait laporan dugaan penggadaian aset dinas, penelusuran diperlukan untuk memastikan status aset yang dimaksud, kronologi kejadian, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan persoalan tersebut.
Pemeriksaan juga penting untuk menentukan apakah terdapat pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan barang milik daerah maupun aturan disiplin ASN.
Penanganan kasus tersebut harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, tidak ada pihak yang dinyatakan bersalah sebelum proses klarifikasi dan pemeriksaan selesai dilakukan.
Pemkab Halmahera Selatan diharapkan dapat menjadikan evaluasi ini sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang tertib, profesional, dan akuntabel.
