DLHKP Kepulauan Sula Soroti Izin CV Azzahra, Begini Penjelasan Direktur!

oleh -177 views
Link Banner

Porostimur.com | Sanana: Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (DLHKP) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) menyoroti persoalan kelengkapan Izin Penebangan Kayu (IPK) bulat dari perusahan CV Azzahra Karya yang beroperasi di kawasan hutan Desa Wailoba, Kecamatan Mangoli Tengah.

Kepala Bagian (Kabid) Kajian Dampak dan Tata Lingkungan (DLHKP) Kepsul, M. Sahrul Husain saat diwawancarai di ruang kerjanya Senin, (5/7/21) mengatakan, yang mereka baru dimiliki itu dokumen lingkungan kalau izin lingkungan itu belum, kalau mereka bersikeras bahwa ada izin perkebunan itu sudah, tapi izin IPK belum ada, tadi dapat arahan dari Kadis, sehari dua kita turun ke lokasi.

“Kita turun ke sana untuk lihat perkembangan sudah sampai di mana, terus kami minta dokemen-dokumen yang sudah ada, karena dokumen lingkungan itu sudah diserahakan kepada mereka untuk di tindaklanjuti, cuma poin-poin tindak lanjuti dari dokumen lingkungan itu belum ada sampai sekarang,” jelasnya.

Baca Juga  AHY Tegaskan Tidak Ada Pemilik Suara Sah Hadiri KLB

Lanjut Sahrul, kalau untuk CV Azzahra Karya yang paling utama itu izin lingkungan, izin lokasi, dan izin operasional, karena tiga izin itu yang paling vital untuk pengolahan cuman kami belum tahu juga model kegitan di sana itu seperti apa, untuk dapatkan IPK itu apakah rol modelnya perkebunan itu seperti apa.

“Jadi kami di sana nanti rencananya kami ketemu dengan pihak perusahan dan mediasi dengan pemerintahan Desa Wailoba, kira-kira poin apa saja yang sudah deal dari perusahaan dan pihak desa. Inti dari perusahan masuk ke desa harus kantongi konsultasi publik,” ungkapnya.

Menurut Sahrul, ada tiga persyaratan untuk mengeluarkan dokumen, jika tidak dipenuhi persyaratan itu maka pihaknya menganggap perusahan tersebut gugur.

Baca Juga  Berbagi Kasih Natal, Jafry Taihuttu Santuni Janda dan Duda

“Pandangan DLHKP syarat dokumen itu dikeluarkan izin yakni, rekomendasi tata ruang, konsultasi publik, yang ketiga dokumen itu sendiri. Jadi, dilihat pemanfaatan ruang di sana itu apa, dan sebelum perusahaan masuk masyarakat harus tahu hitam di atas putih. Jadi, syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka kami menganggap gugur”, tegasnya.

Terpisah, direktur perusahan CV Azzahra Karya, Djawal Fokaaya menuturkan, DLHKP hanya mempunyai kewajiban untuk memberi rekomendasi kepada pihak PTSP untuk ditindaklanjuti persyaratan dari tiga izin tersebut.

“IPK dia keluar berdasarkan tiga izin, yakni izin lokasi, izin lingkungan hidup dan izin perkebunan. Kalau memang tiga itu belum ada, maka IPK mereka tidak bisa terbitkan, karena di dalam aturan IPK terbit berdasarkan tiga izin itu. Terus di DLHKP itu cuman merekomendasikan ke PTSP untuk persyaratan-persyarat izin lokasi, izin perkebunan, dan izin lingkungan hidup,” katanya.

Baca Juga  Ketua DPR Papua: Jokowi Bolak-balik Datang Tapi Tak Selesaikan Masalah

Lanjut Djawal, terserah pihak DLHKP turun langsung ke lokasi, dirinya tetap menerima dan menyiapkan sagala dokumen yang berkaitan dengan izin perusahaan, karena baginya sudah mengikuti semua tahapan sesuai dengan prosudur yang berlaku.

“Bisa juga ke masyarakat dan bisa juga ke parusahaan, terserah dari mereka saja, bahkan bisa juga menyurat langsung ke saya tergantung mereka saja, tetap saya menerima mereka punya kedatangan serta siapkan dokumen”, jelasnya.

Jawal bilang, semua aturan yang diikut itu sudah dibikin samua. “Karena saya juga ambil keterangan dari mereka untuk mengikuti prosedur ini, terus mereka memberi persyaratan ini-ini sampai dapat izin lingkungan hidup itu saya sudah penuhi semua,” kata Djawal mengakhiri. (am)

No More Posts Available.

No more pages to load.