Satu Desa di Halsel Berhasil Cairkan Rp.1 Milyar Melalui RKPDes Palsu

oleh -1.411 views
Link Banner

Porostimur.com | Labuha: Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), Desa Koititi, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, pada Tahun 2020, diduga cacat namun lolos di tiga instansi Pemerintah Kabupaten Halsel.

Informasi yang dihimpun media ini menyebutkan, mantan Kepala Desa (Kades) Koititi, Musli Marasabessy yang telah dicopot dari jabatannya pada tanggal 7 Juni 2021 lalu, diketahui telah mencairkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD-ADD) dengan melakukan pemalsuan RKPDes di Tahun 2020.

Sementara tiga instansi meloloskan dokumen tersebut, yakni: Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbanda), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Isnpektorat.

Ketiga instansi ini, dinilai gagal dalam melakukan pengawasan saat pengajuan RKPDes bermasalah tersebut.

Berdasarkan pengakuan Wakil Ketua BPD Desa Koititi, Sirhan Saleh, Kepala Desa Kotiti, Musli Marasabessy sering diadukan ke DPMD dan Inspektorat lantaran dirinya jarang berada di desa, bahkan tidak pernah melakukan Musawarah Desa atau Musdes.

“BPD bersama sejumlah masyarakat sudah 3 kali laporkan Musli Marasabssy ke DPMD dan Inspektorat, karena di tahun 2019 dan 2020 pemerintah Desa tidak pernah melakukan Musawarah Desa”, ungkap Sirhan melalui telepon selulernya, Senin (5/76/2021).

Baca Juga  Belum miliki balai rehabilitasi, BNNP Papua Barat gelar rakor

Sirhan mengaku kaget saat mengetahui bahwa di tahun 2020 Musli Marasabesy melakukan pencairan 100 persen pagu anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

Padahal kata Sirhan, sudah satu tahun Musli Marasabessy tidak lagi menginjakan kaki di desa, yakni sejak bulan Juni 2020 hingga Juni 2021.

Untuk itu dirinya menaruh curiga bahwa ada oknum di tiga instansi tersebut yang diduga sengaja meloloskan RKPDes Desa Koititi hingga pada tahapan rekomendasi pencairan.

“Tahun 2019 dan 2020 tidak ada Musdes, sudah pasti ada pemalsuan tanda tangan BPD di dokumen RKPDes saat pengajuan ke Bapelitbanda,” tutur Sirhan.

Sirhan bilang, dengan melakukan pemalsuan dokumen tersebut, Musli Marasabessy berhasil melakukan pencairan DD dan ADD di Tahun 2020 dengan total pagu anggaran sebesar Rp 1.524.219.336.

Sirhan menjelaskan, pagu anggaran di Tahun 2020 itu, tidak ada realisasi di lapangn baik pembangunan infrastruktur maupun pembinaan dan pemberdayaan, bahkan gaji Kaur Pemerintah Desa selama 12 bulan dan gaji BPD selama delapan bulan pun tidak dibayarkan.

Baca Juga  Warga Bangga Bisa Berbagi Buah untuk Anggota Satgas TMMD Ke-110

“Padahal sebelumya BPD dan sejumalah masyarakat sudah laporkan ke DPMD dan Inspektorat untuk lakukan pemblokir pencairan, karena kepala desa sudah tidak berada di desa, tapi kenyataannya di tahun 2020 anggaran cair 100 persen,” ucap Sirhan dengan nada marah.

Atas kejadian tersebut, Mantan Karateker Kades Koititi di masa pemerintahan Muhammad Kasuba itu pun menaruh curiga, karena RKPDes bermasalah yang diajukan Musli Marasabessy ke Bapelitbanda selalu mendapat asistensi, bahkan saat diserahkan hasil asistensi ke DPMD dan Inspektorat tidak ada penolakan.

“Tentunya sebagai BPD Kami perlu pertanyakan kinerja Bapelitbanda, DPMD dan Inspektorat, karena sebelumya kami sudah laporkan secara tertulis terkait maslah Desa Koititi,” cetusnya.

Sirhan juga merasa heran, mengapa Desa Koititi selalu dilewati saat tim Inpektorat melakukan audit di wilayah Kecamatan Gane Barat.

“Untuk itu, atas nama masyarakat kami berharap pada pemerintahan Usman Sidik dan Hasan Ali Bassam Kasuba agar mengevaluasi para pegawai di tiga instansi tersebut, agar praktik korupsi di tingkat Desa segera terselesaikan,” pungkasnya.

Baca Juga  September 2019 Ambon Alami Deflasi 0,05 Persen dan Tual Inflasi 0,65 Persen.

Terpisah, Kaban Bapelitbanda Halsel, Ramli mengatakan, tugas Bapelitbanda hanya menerima dan melakukan perubahan jika RKPDes yang diajukan tidak sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah.

“Kalau ada permintaan dari BPMD maupun Inspektorat bahwa jangan dulu asistensi RKPDes Desa yang diduga bermasalah maka kita tahan, sepanjang tidak ada laporan maka kita tetap proses,” ujar Ramli kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin.

Sementara itu, Kadis DPMD Bustamin Soleman, melalui Kabid Pemerintahan Desa Harianto Umar saat dikonfirmasi mengatakan, untuk 2020 Dana Desa seluruh desa di Kabupaten Halmahera Selatan sudah disalurkan ke semua rekening desa, termasuk Desa koititi.

Disentil terkait Laporan BPD Desa Koititi ke DPMD untuk lakukan pemblokiran pencairan di tahun 2020, Anto mengatakan, terkait dengan rekomendasi di 2020 dan Tahap I 2021 bukan kewenangannya. (adhy)

No More Posts Available.

No more pages to load.