DPP GMNI Desak Pemerintah Pusat segera Tangani Pencemaran Laut Halmahera dan Kota Ternate

oleh -93 views
Link Banner

Porostimur.com | Labuha: Ketua Bidang Maritim, DPP GMNI, Alimun Nasrun mendesak Pemerintah Pusat segera menangani pencemaran laut Halmahera Selatan dan Kota Ternate. Alimun juga meminta DKP Provinsi Maluku Utara serius melakukan peninjauan serius di perairan Maluku Utara.

Menurutnya, wilayah pesisir dan laut Indonesia juga sangat rentan terhadap berbagai ancaman pencemaran baik yang berasal dari aktivitas domestik manusia (marine debris), industri (pengolahan perikanan), perhubungan laut seperti tumpahan minyak (oil spill), maupun aktivitas pertambangan lainnya yang mengakibatkan terjadinya pencemaran laut.

Alimun bilang, fenomena yang terjadi di perairan Maluku Utara yang menyebabkan ikan di perairan laut Halmahera yakni Kecamatan Kayoa dan Kecematan Makian Kabupaten Halsel serta Kota Ternate beberapa hari terakhir ini sangat meresahkan masyarakat.

Selain ditemukan ikan mati mendadak di ke dalam 5 hingga 20 meter dari permukaan, kondisi permukaan air laut di lokasi taman Nukila Ternate juga terlihat keruh dan berwarna kecoklatan serta berbau amis, kondisi ini sangat berbeda dengan kondisi sebelumnya.

“Kejadian seperti ini baru pertama kali terjadi diperairan Maluku Utara yakni Kabupaten Halsel dan Kota Ternate. Banyak warga menduga Kejadian ini akibat terjadinya pencemaran air limbah karena air laut di perairan Halmahera Selatan dan Kota Ternate terjadi perubahan warna menjadi coklat”, jelasnya, Kamis (27/2/2020).

Baca Juga  Ketua LAI Sebut Bupati Bahrain "Baku Skongkol" dengan Oknum Kades Soal DD

Oleh sebab itu, DPP GMNI meminta kepada pihak terkait untuk bisa diuji bukan hanya mengambil sampel pada air, tapi sampai pada ikan yang mati mendadak tersebut supaya bisa diketahui apa yang sebenarnya terjadi, karena ada informasi terjadinya pencemaran air limbah.

Menurutnya anggapan Akademisi tentang perubahan warna air di permukaan dugaan awal disebabkan karena blooming alga yang artinya nutrisi berlebih terdapat dalam perairan sehingga menyebabkan populasi alga menjadi sangat banyak,, harus ditindak lanjuti dengan pengujian sampel dan penelitian lebih language.

“Kalau blooming alga itu kita harus punya kajian yang lengkap, karena secara kasat mata kita melihat perubahan warna air pendugaan awal kita karena terjadinya blooming, tapi itu perlu pengkajian apalah blooming ataukah limbah beracun,” tukasnya.

Baca Juga  Tahun ajaran baru, SMA Swasta Kristen YPKPM Ambon gelar PPDB

Alimun menambahkan, pencemaran laut menurut UNCLOS 1982 adalah benda buatan manusia yang masuk ke dalam lingkungan laut yang disebabkan oleh penanganan yang buruk, pembuangan ke laut baik disengaja maupun tidak disengaja.

Hal ini tentunya akan menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem, habitat, biota laut dan penurunan kualitas lingkungan pesisir.

Ancaman pencemaran tersebut apabila tidak ditangani secara tepat dapat mengakibatkan semakin meluasnya dampak negatif terhadap kehidupan manusia dan biota.

“Maka dari itu kami meminta kepada pemerintah Daerah dan pusat yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan cq. Direktorat Pendayagunaan Pesisi dan Pulau-Pulau Kecil ikut aktif dalam penanganan pencemaran laut di Perairan Maluku Utara dan berkoordinasi dengan Lembaga terkait, para pakar, praktisi, stakeholder dan para pengambil kebijakan untuk saling bertukar informasi, data, dan upaya-upaya penenganan Pencemaran Air laut di perairan Maluku Utara”, desaknya.

Baca Juga  Akhir Tahun, Harga Bensin di Taliabu Capai Rp 25.000 Per Liter

Alimun juga meminta Dinas KKP Maluku Utara agar berperan aktif dalam kerjasama regional dengan daerah dalam rangka bersama-sama menyelesaikan masalah di perairan laut Maluku Utara.

“Diharapkan seluruh stakeholder tersebut dapat merumuskan strategi serta memberikan rekomendasi kebijakan strategis upaya penanganan pencemaran di laut”, pungkasnya. (adhy)