DPRD Buru Dukung Langkah Bupati Percepat Legalitas Izin Tambang Emas Gunung Botak

oleh -18 views
Link Banner

Porostimur.com | Namlea: DPRD Kabupaten Buru mendukung penuh upaya percepatan legalitas izin Tambang Emas Gunung Botak yang sedang diupayakan oleh Bupati Buru, Ramly Ibrahim Umasugi.

Wakil Ketua DPRD Buru dari PKB, Djalil Mukaddar, SP kepada wartawan di Namlea, Jumat (20/8/2021), mengatakan potensi tambang yang ada di Kabupaten Buru, tidak boleh dimonopoli sepenuhnya oleh perusahan tambang.

“Kami dari pihak DPRD mensuport penuh apa yang bupati buru lakukan untuk memperjuangkan tambang emas di kabupaten ini bisa dilegalkan” kata Djalil.

“DPRD juga meminta pemerintah daerah agar tetap memprioritaskan rakyat. Bisa dibagi juga dengan rakyat yang dikuatkan melalui Izin Pertambangan Rakyat (IPR),” imbuhnya.

Jalil menegaskan, tambang emas ini penting artinya dan diharapkan menjadi sumber kesejahteraan masyarakat Buru.

Baca Juga  Nilai Tukar Petani Provinsi Maluku Februari 2021 Turun 0,68 Persen

“Selama ini ada ribuan orang yang menggantung nasib di tambang tersebut,” katanya.

Mukaddar menjelaskan, dari sisi pertambangan, ada kendala regulasi karena kini seluruh perizinannya telah ditarik ke pusat, namun DPRD dan pemerintah daerah akan berjuang bersama agar Tambang Emas Gunung Botak dapat dilegalkan.

Mukaddar bilang, selama ini DPRD dan Pemerintah Kabupaten Buru telah berkomunikasi langsung ke pemerintah pusat serta menyampaikan betapa pentingnya tambang Gunung Botak dan Gogorea bagi masyarakat Buru.

“Yang satu digarap rakyat dengan terbitnya IPR. Satunya lagi digarap oleh perusahan tambang sebagaimana yang diinginkan oleh pemerintah. Ada bagian perusahan dan ada bagian yang rakyat punya,” tukasnya.

Sebelum itu, Bupati Buru kepada media ini pekan lalu, mengaku telah meminta kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk datang ke area tambang yang ditutup paksa sejak 14 Nopember tahun 2015 lalu.

Baca Juga  Dito Ariotedjo Puji Kepemimpinan Edi Langkara di AMPI Malut

“Saya sudah mendesak Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian ESDM untuk datang berkunjung ke Buru melihat fakta sebenarnya di lapangan agar izinnya dipermudah,” kata Ramly.

Dalam minggu ini Kementrian ESDM , LH dan Mabes Polri direncanakan akan meninjau lokasi tambang di Kabupaten Buru ini.

Ramly berharap, pemerintah pusat dapat mengevaluasi kembali usulan pembukaan tambang emas tersebut. Sehingga pemerintah Kabupaten Buru dapat meningkatkan pendapatan dari sektor tambang emas.

Pempus sempat menawarkan dua pilihan pengelolaan tambang di GB dan Gogorea, yakni IUWP dan IPR.

Dua solusi itu ditawarkan karena yangGubernur Maluku m ngusulkan IUWP. Sedangkan Bupati Buru mengusulkan IPR kepada Pempus.

“Surat Dirjen Minerba Kementrian ESDM menawarkan dua solusi, satu untuk tambang rakyat dan satunya nanti dikelola perusahan tambang,” papar Ramly.

Baca Juga  89 Pengemudi di Kepsul Terima Bantuan dari Polres

Secara pribadi, Ramly menginginkan agar Gunung Botak dan Gogorea dikelola sebagai tambang rakyat. Namun hal itu, bertolak dengan keinginan pemerintah Provinsi Maluku yang menginginkan IUWP.

Pemerintah Provinsi Maluku dalam mengusulkan agar tambang emas di Gunung Botak dan Gogorea dikeluarkan izin dalam bentuk IUWP, tidak berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Buru. (ima)

No More Posts Available.

No more pages to load.