“Akibat dari pengalihan ini, dia berdampak pada kenaikan tarif angkot yang cukup signifikan,” terangnya.
Latupono menambahkan, bayangkan ada beda harga Rp.1.850 dari Premium ke Pertalite. Atas nama rakyat kami minta pertamina bisa mengubah kebijakan khusus dengan mengadakan PLK di kota Ambon.
Kewenangan ada di mereka, dan kalau memangnya ada hal-hal yang kita rasa harus ke pemerintah pusat yah kita akan kesana.
“Ini kan aspirasi, jangan sampai kondisi pandemi ini kita rasa masyarakat dibebani lagi dengan tarif-tarif angkot akibat ada pengalihan bahan bakar premium ke pertalite,” ungkapnya.
“Ini yang kita hindari sebenarnya. Tapi ini kebijakan nasional yah, tidak bisa kita intervensi lewat DPRD, kalau ini kebijakan Pemkot, pasti akan kita intervensi lewat DPRD.” pungkasnya. (nicolas)
