DPRD Maluku Bahas Sengketa Lahan Lorong Alaka dengan Para Pihak

oleh -36 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Komisi I DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat dengar pendapat, bersama Kepala BPN, Pejabat Negeri Batu Merah, La Ode Mukmin,SH serta rekan kantor Advokat dan Konsultan Hukum Saleh Lebeharia.

Rapat yang dilangsungkan pada Kamis(4/2/2021) di ruang Komisi I DPRD Provinsi Maluku itu, membahas tentang permasalahan bidang tanah milik R.E. Latuconsina yang terletak di lLorong Alaka, Air Kuning, Desa Batu Merah, Kota Ambon.

Usai rapat, Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra mengatakan, terkait dengan status kepemilikan lahan di Lorong Alaka, Desa Batu Merah dimana sebagai pemilik subtitusi adalah Efendi Latuconsina. Dan kepada kuasanya yang bicara tentang perebutan Tahun 1994, kurang lebih 1 hektar 10.000 meter persegi.

Baca Juga  Tak tandatangan surat keterangan waris, Lurah Wainitu berulah

“Tanah itu kan selama ini masih dikuasai dan diberikan pagar yang mengelilingi seluruh tanah. Tapi dalam proses perjalanannya, ada keluarga dati baru adalah Saleh Lebeharia yang memberikan penjualan sebagian lahan. Padahal kurang lebih 7300 sekian itu kan sudah diberikan, sehingga pada hari ini kita coba mengundang pihak Negeri Batu Merah dalam hal ini Sekertaris maupun pihak BPN, untuk mencegah jangan sampai para pihak melakukan ini dengan alasan coba berikan sertifikat,” tukasnya.

Link Banner

Ia menambahkan, akan melakukan kunjungan langsung di lapangan untuk mengkroscek area lokasi kurang lebih 10.000 meter persegi itu dimana, supaya dapat mencari jalan keluar terbaik, termasuk juga alasan kenapa sampai pada saat proses penjualan antara Ismail Lebeharia pada tahun 1994 dengan Efendi Latuconsina yang katanya sudah membayar kurang lebih Rp.39 juta, dan informasi selanjutnya yaitu sudah lunas, tapi tidak memiliki alas sebagai dasar untuk proses sertifikat.

Baca Juga  Pangdam Pattimura Apresiasi Satgas Pamrahwan

Amir menjelaskan, bahwasannya kwitansi adalah salah satu bukti untuk proses ke sana. Ia berjanji, Komisi I akan mencari jalan keluarnya, agar jangan ada sertifikat di atas sertifikat yang bisa menimbulkan konflik antara kelompok masyarakat satu dengan yang lain.

“Kita akan coba mencari jalan keluar, supaya jangan ada sertifikat di atas sertifikat yang bisa menimbulkan konflik antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain,” tandasnya. (valen)