“Pemerintah daerah diharapkan lebih responsif, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program,” tukasnya.
Fauzan juga menekankan perlunya optimalisasi program perlindungan sosial seperti bantuan langsung tunai, jaminan kesehatan, dan subsidi pendidikan. Langkah ini penting untuk melindungi masyarakat rentan dari tekanan ekonomi dan krisis sosial.
“Keempat rekomendasi ini merupakan hasil konkret dari laporan reses 45 anggota DPRD Maluku, dalam dua masa sidang. Usulan-usulan tersebut langsung mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di akar rumput,” ujar Fauzan.
Dia mengaku, prioritas utama DPRD saat ini adalah mengurangi ketimpangan sosial, meningkatkan pelayanan publik, dan menangani kesenjangan wilayah sebagai bagian dari strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, komitmen DPRD dan seluruh stakeholder tetap kuat, untuk menjalankan program pengentasan kemiskinan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Maluku,” pungkasnya. (red)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
