Porostimur.com, Ambon – DPRD Provinsi Maluku menegaskan pentingnya langkah cepat dan konkret dari pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Maluku Tahun Anggaran 2025.
Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna di ruang sidang DPRD Maluku, Kamis (23/4/2026), yang menjadi forum resmi penyerahan rekomendasi lembaga legislatif kepada pemerintah daerah.
Wakil Ketua DPRD Maluku Johan Lewerissa, menekankan bahwa rekomendasi yang disusun bukan sekadar formalitas, melainkan hasil pembahasan mendalam yang harus ditindaklanjuti secara serius.
“Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025 memuat berbagai catatan penting dan strategis, yang berisi saran serta masukan konstruktif terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujarnya.
Hasil Pembahasan Komprehensif
Lewerissa menjelaskan, rekomendasi tersebut merupakan hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) yang melakukan pembahasan intensif terhadap dokumen LKPJ yang diserahkan Pemerintah Provinsi Maluku pada 30 Maret 2026.
Menurutnya, proses pembahasan tidak hanya mengacu pada dokumen, tetapi juga diperkuat dengan data dan fakta di lapangan melalui fungsi pengawasan DPRD.
“Pembahasan ini juga didukung hasil pengawasan langsung serta koordinasi dengan perangkat daerah, sehingga rekomendasi yang dihasilkan benar-benar berbasis kondisi riil,” jelasnya.
