DPRD: Pangkalan BBM yang Timbun Minyak Tanah di Kota Namlea Harus Diproses Hukum

oleh -38 views
Link Banner

Porostimur.com | Namlea: Ketua Komisi II DPRD Buru, Jaidun Saanun SE meminta pihak disperindag dan kepolisian resort Buru selaku pihak penegak hukum agar menindak pangkalan BBM nakal yang melakukan penimbunan minyak tanah, sehingga menyebabkan kelangkaan minyak tanah di masyarakat.

“Kami berharap sungguh kepada pihak Disperindag dan pihak terkait, khususnya kepolisian agar menindak tegas pelaku yang menimbun, khususnya lagi di pangkalan yang menimbun minyak tanah dan didistribusikan kepada pihak yang tidak bertanggungjawab,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Buru, Jaidun Saanun SE

DPRD sangat menginginkan adanya langkah tegas dari kedua lembaga tersebut. mengingat, pihak DPRD melalui Komisi II telah menerima sejumlah aduan terkait adanya pangkalan nakal yang suka menimbun minyak dan membuat seakan minyak tanah langka sehingga para pengepul tersebut bisa lebih leluasa meningkatkan harga sesuai kemauan pribadinya.

“Misalnya masuk 10 drum, yang didistribusi kepada masyarakat cuma 2 drum .Yang sisa lagi entah dikemanakan.Ini yang harus diselidiki oleh pihak-pihak terkait,” kata Jaidun.

Politisi Partai Golkar di DPRD Buru ini menegaskan, sebelumnya sempat terjadi kelangkaan BBM khususnya minyak tanah bersubsidi di Namlea, Ibu kota Kabupaten Buru.

Baca Juga  Nyusahin Rakyat, Gedung DPR dan Isinya Dijual Murah. Mulai dari Rp 5.000

Masyarakat mendapatkan minyak tanah dengan susah payah dan sangat langkah dengan harga Rp.8000 sampai dengan Rp.10000 per liter.

Padahal harga eceran tertinggi (HET) yang dipatok di Kabupaten Buru hanya Rp.4050 per liter.

Untuk itu, Komisi II beberapa waktu lalu telah memanggil pihak terkait dan wakil pemerintah dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Buru.

Dalam rapat tersebut Pertamina menjelaskan, sesungguhnya stok minyak tanah di Kabupaten Buru tidak pernah kurang.Dikeluarkan tiap hari sesuai stok yang tersedia.

“Dari hasil penjelasan itu, kami berprediksi bahwa ada kenakalan oknum oknum pangkalan minyak tanah di Kabupaten Buru, sehingga kami pertegas kepada Kepala Disperindag untuk melakukan pengawasan,” ungkap Jaidun

Baca Juga  Update Corona di Maluku: Positif Covid-19 Hari Ini Bertambah 7 Kasus, 2 Meninggal

Lanjut dia, dua Minggu dalam pengawasan, minyak tanah tetap stabil. Setelah itu mungkin kurang pegawasan, kini terjadi lagi kelangkaan.

“Bahkan harga minyak Rp.8000 s/d Rp.10.000 per liter,” tambahnya Jaidun.

Menyikapi kembali terjadi kelangkaan minyak tanah, Komisi II bersama pihak terkait akan kembali terjun ke lapangan .

“Jika ada temuan maka kami akan tindaklanjuti sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku,” janji Jaidun.

Komisi II merasa masalah kelangkaan minyak tanah yang kembali berulang ini harus segera disikapi dengan memanggil lagi Disperindag dan pihak terkait agar bersama-sama meninjau lapangan pada Senin nanti.

“Jika memang ada pangkalan yang nakal, maka pertama kami merekomendasikan kepada Disperindag agar mencabut izin pangkalan minyak tanah yang bersangkutan.Setelah itu harus diproses sesuai hukum yang berlaku, biar ada efek jerah,” tegas Jaidun.

Baca Juga  5 Model Dress yang Cocok untuk Pemilik Betis Besar

Terkait dengan penindakan hukum, Jika ada pelanggaran seperti itu, kata Jaidun, sudah barang tentu adalah tugas kepolisian untuk memproses dan mengamankan barang bukti minyak yang ditimbun tadi.

Yang diherankan, minyak tanah yang keluar dari Depot Pertamina Namlea saban hari sesuai stok yang dijatah untuk kabupaten Buru. Sedangkan Untuk Namlea . Jatah dari pertamina ke masyarakat mencapai 25.000 s/d 30000 liter per hari,tapi tetap saja minyaknya langkah.

Minyak itu keluar dari Depot Pertamina lalu didistribusikan agen ke pangkalan BBM yang berjumlah lebih dari 40 pangkalan yang diberikan secara bergilir. Namun tetap saja langkah di pasaran.

Dari penelusuran awak media, hanya beberapa titik pangkalan BBM yang benar-benar menjual minyak tanah kepada masyarakat di Kota Namlea. (ima)