Salah satu dugaan pelanggaran yang disoroti adalah perlakuan istimewa terhadap Pihak Terkait dalam proses pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto Jakarta. Pemohon mengklaim bahwa seluruh pasangan calon lainnya menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Chason Boesuri Ternate, sesuai dengan keputusan KPU.
“Tindakan yang melanggar ketentuan ini juga mencakup penyebaran foto dan stiker pasangan calon nomor urut 4 melalui pesan WhatsApp oleh Pjs Gubernur dan pejabat Sekda, yang menyebabkan informasi tersebut tersebar luas di masyarakat, baik di Provinsi Maluku Utara maupun di seluruh Indonesia,” ujar Fadly.
Pemohon juga menyoroti bahwa keputusan KPU yang menetapkan rumah sakit sebagai tempat pemeriksaan kesehatan untuk calon gubernur dan wakil gubernur juga tidak diikuti oleh Pihak Terkait. Selain itu, keputusan KPU terkait penetapan pasangan calon dalam waktu singkat dan kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan dianggap keliru dan terburu-buru.
Fadly membacakan permohonan mengungkapkan atas tindakan KPU yang meloloskan yang bersangkutan, maka telah pula dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Akan tetapi, Bawaslu seakan-akan menutup mata dan menolak permohonan sengketa tahapan yang diajukan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur yang lain.









