Minta Hak Masyarakat dan Lingkungan Jadi Prioritas
Menurut Simon, pemerintah perlu memastikan pembangunan proyek strategis nasional berjalan seiring dengan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang selama ini tinggal di sekitar kawasan proyek.
Ia menyebut masih terdapat sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian serius, mulai dari sengketa tanah, kepastian hukum bagi masyarakat adat, penyelesaian pembebasan lahan secara adil dan transparan, pemberian kompensasi yang layak, perlindungan lingkungan hidup, hingga keberlanjutan mata pencaharian masyarakat pesisir.
Baginya, berbagai persoalan tersebut bukan hambatan pembangunan, melainkan bagian dari tanggung jawab negara untuk menghadirkan pembangunan yang berkeadilan.
Simon juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat lokal dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.
“Pemerintah harus memastikan masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi menjadi subjek yang ikut menentukan arah pembangunan di daerahnya sendiri. Aspirasi masyarakat harus didengar dan dihormati sehingga pembangunan berjalan dengan baik tanpa menimbulkan konflik sosial di kemudian hari,” ujarnya.
Prioritaskan Putra Daerah Tanimbar
Simon menegaskan masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar harus menjadi penerima manfaat utama dari investasi bernilai miliaran dolar tersebut.
