Namun demikian, sejumlah tantangan mulai muncul. Inflasi Maluku Utara pada Juni 2026 tercatat mencapai 5,05 persen (yoy), sehingga pengendalian harga menjadi perhatian agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
Di sisi ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) justru meningkat menjadi 4,46 persen, sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berada pada level 68,28 persen.
Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang selama ini ditopang sektor pertambangan dan industri pengolahan belum sepenuhnya diikuti peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal dalam skala yang sebanding.
“Ke depan, tantangan utama adalah memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemerataan manfaat pembangunan di seluruh wilayah Maluku Utara,” kata Sakop.
Secara keseluruhan, kinerja ekonomi Maluku Utara dalam dua tahun terakhir memperlihatkan tren yang tetap kuat. Setelah membukukan pertumbuhan ekonomi tahunan 34,17 persen sepanjang 2025, provinsi ini memasuki 2026 dengan pertumbuhan yang masih sangat tinggi meski bergerak ke fase yang lebih moderat. Kondisi tersebut menegaskan bahwa investasi pada sektor hilirisasi mineral masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah, sementara pekerjaan rumah berikutnya adalah memastikan pertumbuhan tersebut semakin inklusif melalui penciptaan lapangan kerja dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
