Porostimur.com, Ambon – Minimnya anggaran pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku, dinilai menjadi salah satu faktor penyebab lambannya program rumah layak huni di Maluku.
Penilaian tersebut, disampaikan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku Richard Rahakbauw, dalam rapat bersama sejumlah mitra kerja di ruang Komisi II, di gedung DPRD MAluku, di Kawasan Karang Panjang, Kota Ambon, Rabu kemarin.
Rahakbauw bilang, selama ini pagu anggaran yang dialokasikan Pemprov Maluku ke Dinas PRKP sangat minim, jika dibandingkan dengan anggaran pada OPD lain seperti Dinas PUPR. Padahal, dinas ini memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya menurunkan angka penduduk miskin.
“Kalau kita lihat setiap tahun anggaran Dinas PRKP ini sangat minim, padahal mestinya dinas ini menjadi prioritas bagi pemprov kalau mau turunkan angka penduduk miskin,” ujar Rahakbauw.
Menurut politikus Partai Golkar ini, salah satu indikator penduduk miskin, terletak pada rumah penduduk yang layak dan masuk dalam kewenangan Dinas PRKP. Namun, jika tidak diberikan pagu anggaran yang cukup guna memperbanyak program rumah layak huni, maka indikasi penduduk miskin di Maluku tidak akan turun.
“Pemprov melalui Bapeda kedepan, harus menempatkan Dinas PRKP pada prioritas untuk menurunkan angka penduduk miskin dengan intervensi kebijakan perumahan yang layak bagi masyarakat,” tegas Rahakbauw.
