Wakil Rektor IV Dr. Ruslan H.S. Tawari, M.Si dalam sambutannya mengatakan, peresmian Hukum Online merupakan langkah maju dari Fakultas Hukum untuk mempersiapkan diri meraih akreditasi internasional.
Untuk itu, ia berharap mahasiswa maupun Dosen dapat memanfaatkan layanan ini dengan baik, terutama dalam menambah referensi penulisan skripsi, maupun tesis dan disertasi, bahkan jurnal, termasuk mendukung program digitalisasi.
“Saya yakin dan percaya ketika pembelajaran diruang kelas belum dapat, atau belum tuntas, mahasiswa bahkan dosen kita bisa menggunakan Hukum Online ini sebagai referensi untuk mendapatkan berbagai macam literatur ataupun pikiran baru terkait permasalahan hukum,“ pintanya.
Dekan Fakultas Hukum Dr. Hendrik Salmon, S.H., M.H., mengutarakan Hukum Online menjadi kekuatan dalam mempermudah penerapan Hukum Pidana, dan mengetahui perkembangan hukum dan ketatanegaraan di Indonesia.
Oleh sebab itu, dalam pelaksananya mekanisme dan cara penggunaannya juga diajarkan dan akan ditaruh di pelataran, sehingga bisa di akses mahasiswa dan dosen.
Yang terbaru, menurutnya Undang-Undang (UU) BUMN dengan perubahan atas UU minerba (Mineral & Batu Bara) cepat sekali dibahas. Namun kalau ditelisik dari segi pembentukan peraturan perundang-undangan ini tentu menimbulkan suatu masalah. Masalahnya dimana terkait dengan melibatkan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan minerba. Bahkan bagaimana status dari pada tanah-tanah ini.
