Wali Kota Tidore Usul Evaluasi Lebih Awal
Pada sesi diskusi, Wali Kota Tidore Kepulauan yang diwakili Sekretaris Daerah Ismail Dukomalamo menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan forum tersebut. Namun, ia mengusulkan agar rapat evaluasi pembangunan dilaksanakan lebih awal, yakni pada awal triwulan keempat.
Menurutnya, waktu evaluasi sangat menentukan efektivitas pemanfaatan hasil evaluasi dalam penyusunan APBD tahun berjalan.
“Rapat evaluasi ini sebaiknya dilaksanakan di awal triwulan keempat, sehingga masih ada ruang untuk penyesuaian dalam APBD. Jika dilakukan setelah APBD diketuk, maka hasil evaluasi hanya bisa digunakan untuk tahun selanjutnya,” ujar Ismail.
Soroti Keberpihakan APBD Provinsi
Selain soal waktu evaluasi, Ismail juga menekankan pentingnya transparansi keberpihakan APBD Provinsi terhadap kabupaten/kota. Ia menilai perlu ada pemaparan terbuka agar seluruh daerah mengetahui secara jelas arah dan fokus anggaran provinsi.
Secara khusus, ia menyoroti kondisi jalan Payahe–Dehepodo yang hingga kini belum memiliki kejelasan penanganan, meskipun merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
“Keberpihakan APBD Provinsi perlu dipaparkan secara terbuka. Hingga kepemimpinan Ibu Gubernur Sherly, status jalan Payahe–Dehepodo belum juga jelas. Kami berharap pada Tahun 2026, fokus APBD Provinsi dapat diarahkan ke Kota,” pungkasnya.
