“Secara regulasi, keberadaan BPH berpotensi menimbulkan dualisme dengan Kementerian Agama. Inilah yang sedang kita sinkronkan agar tata kelola haji benar-benar satu pintu dan tidak membingungkan,” ungkap Singgih.
Di sisi lain, Penasihat Presiden Urusan Haji Prof. Muhadjir Effendy, membawa kabar segar terkait upaya penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Ia mengusulkan pemangkasan masa tinggal jemaah di Makkah dari 40 hari menjadi 32-35 hari melalui optimalisasi Bandara Thaif.
“Kami juga mengusulkan agar pesawat haji tidak kembali kosong ke tanah air, tapi bisa mengangkut TKI dengan tarif terjangkau. Ini akan memperkuat ekosistem ekonomi haji kita,” kata Muhadjir.
Akhiri Persoalan Klasik: Antrean dan Layanan Syarikah
Diskusi ini menyepakati bahwa reformasi melalui UU baru harus mampu menjawab persoalan klasik yang sering dikeluhkan jemaah, terutama dari daerah, seperti masalah mismatch data jemaah, perlindungan jemaah di tanah suci, serta standar layanan syarikah (mitra di Arab Saudi) yang seringkali tidak jelas kontraknya.
Fraksi Partai Golkar menegaskan komitmennya untuk tidak sekadar menjadikan diskusi ini sebagai seremoni, melainkan pemantik kerja nyata. FPG berjanji akan terus menjadi jembatan aspirasi masyarakat demi terwujudnya ibadah haji yang terjangkau, nyaman, dan bermartabat bagi seluruh rakyat Indonesia. (red/beritasatu)
