Oleh: A. Malik Ibrahim, Politisi dan Penulis
“Cei sama deng butul-butul kong pake kata mendorong,” tulis seorang warganet di Facebook. Sinis, tapi jujur. Sebab dalam politik, tidak cukup hanya mendorong. Yang lebih penting adalah: mendorong apa, untuk siapa, dan mengapa.
Betul kata teori: realisme politik hanya bisa bekerja jika ia bergerak di wilayah yang substansial dan masif. Dalam marketing politik, teori selalu tentang realitas. Sebuah gagasan akan busuk dengan sendirinya jika ia tidak lagi mampu menjelaskan dunia yang hendak diubahnya. Soal dukungan riil? Itu perkara lain. Dalam demokrasi langsung, kita tahu, dukungan sering tak berbanding lurus dengan kualitas gagasan—apalagi jika mahar (bidomarau) ikut bermain.
Karena itu, selain ide, jejaring, dan slogan, politik memerlukan kalkulasi dan momentum. Tetapi lebih dari itu: ia butuh narasi. Narasi yang bisa menjawab satu pertanyaan paling mendasar: mengapa?
Bagaimana partai melihat masyarakat—sebagai subjek, bukan sekadar segmentasi pasar. Di sinilah politik semestinya menjadi deepening democracy—pendalaman demokrasi—bukan sekadar kompetisi elektoral lima tahunan.
Premisnya sederhana: sebesar apa pun partai, ia tidak pernah memadai jika tak mampu melahirkan kebijakan publik yang unggul. Pertanyaannya, apakah partai telah benar-benar mengubah isu-isu strategis menjadi kebijakan yang operasional dan transformatif? Sebab kebijakan publik adalah bentuk paling riil dari politik.
