Gajinya Ditahan Bendahara, ASN di Kepulauan Aru Protes

oleh -417 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Kabupaten Kepulauan Aru, Boy Alexander Darakay memprotes langkah bendahara yang menahan gajinya dengan alasan atas perintah kepala dinas.

Boy juga mendapat saksi disiplin tanpa disertai mekanisme. Padahal alasan pemberian sanksi justeru bertentangan dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kepulauan Aru.

Boy mengatakan, latar belakang masalah yang dialami diduga karena ada tindensi pribadi Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja, Jhon Tabela, kepadanya, menyusul terungkapnya dugaan proyek pengadaan mobiler fiktif.

“Ini murni tidak terkait aktivitas masuk kantor, sebab tidak ada ketentuan jika seorang seorang ASN diberikan sanksi teguran disiplin satu disertai gajinya juga ditahan. Ini kan sudah melebihi kewenangan. Saya hanya butuh keadilan,” ujar Boy melalui telepon selulernya, Rabu (9/6/2021).

Dia menyatakan, surat teguran disiplin disertai penangguhan pembayaran gaji bulan Juni 2021 sangat janggal dan tak sesuai mekanisme. Misalnya, kata dia, sanksi disipilin berupa teguran satu, tanpa melalui mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan tiba-tiba menjatuhkan sanksi, Mei 2021.

Baca Juga  GAMKI Halmahera Selatan, Salurkan 100 Paket Sembako dari Kemensos RI

Alasanya karena tidak mengikuti apel pagi setiap senin dan apel rutin di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Aru. ”Padahal masa pandemi ini, ada pengaturan masuk jam kerja,” jelasnya.

Boy bilang, ada Surat Edaran Sekretaris Daerah (Sekda) Kepulauan Aru Nomor: 008/412 tanggal 4 Juni 2021 perihal pengaturan jam kerja. Ketentuan surat ini berlaku sejak 1 Juni 2021 hingga 14 Juni 2021.

Ada empat point penting dalam surat itu, diantaranya satu melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan di tempat kerja/perkantoran sesuai mekanisme masing-masing, dua penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat di tempat kerja/kantor masing – masing.

Ketiga menghindari penumpukan kerumunan orang di tempat kerja/kantor masing – masing dan keempat Pimpinan OPD diimbau untuk lebih mengintensifkan penegakan 5 M kepada ASN dan honorer di tempat kerja /kantor masing-masing.

Anehnya, pada tanggal 8 Juni 2021 Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Aru kembali mengeluarkan surat Teguran Nomor 560/40, karena belum melaporkan LHKPN ke Inspektorat.

Baca Juga  Joltuwu janji hapuskan Maluku sebagai peringkat 4 termiskin di Indonesia

”Inikan lucu, bagaimana saya mau ke kantor padahal ada surat edaran pengaturan jam kerja itu justeru saya kembali diberikan sanksi. Pak Kepala Dinas melampuai kewenagan dan terkesan mencari kesalahan saya,” jelasnya.

Dia menambhakan, tiba-tiba pukul pukul 19.11 WIT, mendapatkan informasi lewat pesan WatsApp dari bendahara bahwa sudah gajian. Namun, gaji bulan Juni 2021 ditahan atas perintah Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

Boy yang juga pengurus Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Aru menduga sikap kepala dinas ini disebabkan karena terungkapnya dugaan pengadaan mobiler fiktif tahun 2019 di Dinas Tranmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Ara. Yakni, pengadaan kursi dan meja.

“Kursinya dan menja itu, dibuat seolah-olah barang pengadaan baru dan cat pilox. Padahal diduga diambil dari Balai Latihan Kerja (BLK Dobo),” tukasnya.

Selain itu, menurut Boy, ada juga dugaan biaya service kendaraan mobil milik Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, biayanya puluhan juta rupiah.

Baca Juga  Berlokasi di Seram, Mondelēz International dan Olam Food Ingredients Luncurkan Pertanian Kakao Komersial Berkelanjutan Terbesar di Dunia

“Diketahui sejak 2019, mobil tidak ada lagi di Kota Dobo sudah di servis di Kota Tual hingga 2021, tidak pernah kembali,” tandasnya.

Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Kabupaten Kepulauan Aru, Jhon Tabela yang dikonfirmasi membantah tuduhan itu.

Dengan suara yang meninggi di ujung telepon, Tabela mengatakan, surat teguran disiplin sudah sesuai peraturan yang berlaku.

“Untuk sanksi pembinaan, makanya ditahan gaji. Bahkan tak hanya untuk Boy Darkay saja, tapi sejumlah ASN dinas ini juga diberikan sanksi serupa,” katanya.

”Tidak melaksanakan tugas makanya diberikan sanksi teguran dan pembinaan. Untuk itu gajinya ditahan,” sambung Tabela.

Disinggung terkait dugaan proyek mobiler fiktif itu, kata Tabela, itu tidak betul. Tabela juga mengaku bahwa sudah dilaporkan ke pihak kepolisian dan kejaksaan.”Dia sudah melaporkan saya, jadi silahkan saja” ujarnya. (red)