Salah satunya menurut Esau adalah Desa Bomaki yang merupakan sumber kehidupan seluruh masyakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada umumnya dan pada khususnya masyarakat yang berada di kota saumlaki.
“Sudah sejak lama pemerintah memfasilitasi kebutuhan air bersih untuk masyarakat Kota Saumlaki yang mana sumber air tersebut berasal dari Desa Bomaki. Namun sayangnya berdasarkan hasil MoU atau kesepakatan pemerintah dengan masyarakat Desa Bomaki bahwa pemerintah juga turut memfasilitasi atau menyediakan kebutuhan air bersih di desa tersebut, akan tetapi hingga saat ini perjanjian tersebut tidak terealisas alias tidak dilaksanakan, maka dengan sersoalan ini bagi masyakat Bomaki itu sendiri telah hilang kepercayaan terhadap pemerintah daerah,” papar Esau.
“Kemudian ada juga masalah mengenai program pemerintah daerah dalam
hal ini pembangunan infrastruktur jalan dari wilayah Desa Bomaki menuju Desa Lermatang dan Desa Latdalam yang mana telah merugikan masyarakat atas penggusuran jalan serta tanaman yang dapat merugikan masyarakat sekitar,” sambungnya.
Esau bilang, pemerintah sama sekali tidak menggantikan kerugian masyarakat. Lantaran itu dia meminta pemerintah daerah agar memperhatikan hak-hak masyarakat.
