Esau juga meminta pemerintah daerah agar pelaksanaan program pembangunan tidak lagi merugikan masyarkat Desa Bomaki dan sekitarnya.

Berikut Pernyataan Sikap DPC GMNI Kepulauan Tanimbar:
- Kami mendesak pemerintah daerah atau Penjabat Bupati KKT agar dapat menjawab keresaan dari masyarakat Desa Bomaki terkait pengusuran jalan dan tanaman yang belum terbayar.
- Mendesak Pemerintah Daerah atau Penjabat Bupati KKT agar bisa merespon
masalah maupun kebutuhan hidup dalam hal ini air bersih di Desa Bomaki. - Mendesak Pemerintah Daerah atau Penjabat Bupati KKT segera menuntaskan masalah pembayaran material beberapa masyarakat di Desa
Tumbur dan Desa-desa lainya. - Mendesak Pemerintah Daerah atau Penjabat Bupati KKT segera membayar
gaji/tunjangan ASN yang selama 1 Tahun belum terbayarkan. - Naikan Harga Kopra
- Evaluasi 7 program Penjabat Bupati KKT, sebab bagi kami 7 program ini tidak ada korelasi dengan Kebutuhan Tanimbar saat ini.
- Tuntaskan mafia Korup di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
- Bilamana 7 poin diatas tidak diindahkan maka, kami akan mendesak Menteri Dalam Negeri lewat Gubernur Maluku untuk gantikan Penjabat Bupati
Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
(Frets)









