Ia menempatkan aspirasi masyarakat sebagai pertimbangan utama. Menurutnya, suara rakyat harus benar-benar didengarkan secara objektif dan tidak boleh diabaikan dalam menentukan sikap politik.
“Kepentingan rakyat di atas segalanya. Jadi aspirasi rakyat itu harus betul-betul didengar ya yang genuine,” ujarnya.
Doli Ingatkan Jangan Picu Polarisasi
Selain kepentingan rakyat, Doli mengingatkan agar setiap keputusan tetap berlandaskan konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta etika kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ia menilai, prinsip negara hukum harus menjadi pijakan agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi polemik yang justru merusak tatanan demokrasi dan kehidupan bernegara.
Doli juga meminta agar langkah politik yang ditempuh tidak sampai mengganggu keberlangsungan penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Lebih dari itu, keputusan yang diambil harus mampu mencegah munculnya polarisasi dan perpecahan di tengah masyarakat.
“Apapun keputusan yang diambil itu harus tetap memastikan ya penyelenggaraan negara tetap berjalan, penyelenggaraan pemerintahan itu tetap juga berlangsung, gitu ya. Tidak kita sebisa mungkin menghindari terjadinya ya polarisasi bahkan ada keterbelahan di masyarakat,” tuturnya.
PKS Sebut Putusan MA Fakta Hukum
Desakan agar persoalan tersebut ditindaklanjuti juga disampaikan Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKS Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera.
