Gunakan MTU, PUPR SBB Gelar Sosialisasi dan Sertifikasi

oleh -49 views
Link Banner

@Porostimur.com | Piru : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) melakukan kegiatan sosialisasi dan sertifikasi kepada para pekerja proyek konstruksi atau tukang bangunan se-Kabupaten SBB, dengan menggunakan Mobile Training Unit (MTU), Rabu (10/7).

Bukan hanya sosialisasi, namun kegiatan ini juga memberikan fasilitas dan uji kompetensi, percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi pada lokasi proyek dalam wilayah Provinsi Maluku.

Kegiatan dimaksud merupakan salah satu agenda tetap yang digulirkan Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura.

Saat berhasil dikonfirmasi wartawan, hal ini pun dibenarkan Kepala Dinas (Kadis) PUPR Kabupaten SBB, Thomas Watimena,ST.

”Saya selaku pimpinan Dinas PUPR di wilayah Kabupaten SBB, sangat berterima kasih kepada teman di Provinsi Maluku, yang telah berkenan memberikan sosialisasi dan sertifikasi dengan Mobile Training Unit untuk para pekerja konstruksi atau tukang bangunan se-Kabupaten SBB.

Baca Juga  IWPG Tuan Rumah Pertemuan Umum Tahunan Cabang Internasional Keempat

Semoga kegiatan seperti ini, bukan hanya satu kali dilakukan tetapi perlu dilakukan beberapa kali dalam setahun, agar para pekerja proyek dapat paham dan mengerti dalam mengerjakan proyek yang dibebankan kepada mereka dan masih banyak belum tersertivikasi,” ujarnya.

Menurutnya, kesejahteraan masyarakat sektor konstruksi merupakan kegiatan masyarakat dalam mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktifitas ekonomi kemasyarakatan dan mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

”Terkait dengan itu, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 Bab VII tentang Tenaga Kerja Konstruksi, bagian ketiga tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja, Pasal 70, yaitu setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja, setiap pengguna jasa dan/atau penyedia jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertiflkat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dan sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui uji kompetensi sesuai dengan standar. Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor tahun 2017 tentang jasa konstruksi pada tanggal 12 Januari 2017, dimana diatur dalam Pasal 70 ayat 2, setiap pengguna jasa dan/atau penyedia mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang tidak memiliki sertifikat kompetensi kerja dikenai sanksi administratif berupa denda administratif; dan/atau penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi sesuai Pasal 99 ayat 2,” pungkasnya. (dodi)