“Jangan menunggu instruksi berikutnya. Turun, koordinasikan, selesaikan, dan laporkan,” tegasnya.
Untuk ohoi yang telah memenuhi seluruh persyaratan, Hanubun meminta proses penetapan segera dilanjutkan.
Sementara ohoi yang masih memiliki kekurangan harus mendapatkan penjelasan secara tertulis mengenai persyaratan yang belum dipenuhi dan tahapan apa yang harus dilakukan berikutnya.
Hukum Negara dan Adat Kei Harus Berjalan Seimbang
Dalam proses tersebut, Hanubun menekankan bahwa percepatan tidak boleh mengabaikan mekanisme adat yang hidup di masyarakat Kei.
Ketentuan hukum negara dan mekanisme adat harus ditempatkan secara proporsional agar penyelesaian Kepala Ohoi tidak justru melahirkan persoalan baru.
“Adat harus kita hormati, hukum harus kita tegakkan, dan masyarakat harus mendapatkan kepastian,” katanya.
Para Raja juga diminta mengambil peran lebih aktif, terutama dalam membantu menyelesaikan persoalan internal yang berpotensi menghambat pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Hanubun, persoalan internal di tingkat ohoi tidak boleh dibiarkan berlarut hingga mengganggu kepentingan masyarakat luas.
“Saya minta para Raja menjadi bagian dari solusi. Jangan sampai persoalan internal menghambat pelayanan masyarakat dan pemerintahan,” ujarnya.
