HCW Temukan Harta Kekayaan Oknum ASN Dinas Kalautan dan Perikanan Malut Sangat Tidak Wajar

oleh -915 views
Link Banner

Porostimur.com | Ternate: Halmahera Corruption Watch (HCW) menemukan ketidak wajaran pada harta dan kekayaan salah satu Aparat Sipil Negara (ASN) berinisial RA yang bersatus Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Eselon IV Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara. RA diduga memilik kekayaan yang tak wajar dan kini terus mendapatkan sorotan dari berbagai pihak.

Direktur HCW, Rajak Idrus kepada media ini, Senin (31/5/2021) mengatakan, pihaknya melalui Direktut Penindakan telah membentuk tim untuk melakukan penulusuran dan pemantauan secara diam-diam atas dugaan pembengkakan harta kekayaan RA tersebut.

“Ketika HCW mencoba melakukan penelusuan, memang secara jelas HCW menemukan identitas pribadi bahwa oknum pegawai DKP yang berinisial RA adalah benar pegawai di kantor DKP Malut dengan jabatan Kepala Seksi Perencanaan,” benernya.

Baca Juga  Kemanusiaan dan Spiritualitas Basoeki Abdullah

Rajak menjelaskan, atas temuan itu, HCW pun terus malakukan penelusuran dan pemantauan atas sejumlah aset yang miliki RA. Dalam penelusuran, HCW menemukan satu buah rumah mewah dua lantai yang berlokasi di Koloncucu, Lingkungan Gipsi.

Rumah tersebut kata Rajak, ditaksirkan mencapai miliaran rupiah.Bukan hanya itu, HCW juga menemukan aset lain berupa satu buah rumah di Keluarahan BTN Simpang Lima.

“Rumah kedua yang kami temukan lebih megah dari pada rumah pertama,” katanya.

Rajak mengklaim pihak HCW telah kantonggi beberapa bukti dan bukti yang kantongi telah dilaporkan ke LHKPN KPK di Jakarta.

“HCW juga sudah berkoordinasi dengan LHKPN KPK di Jakarta untuk mengkroscek kebenaran bahwa apakah dugaan harta kekayaan tersebut sudah dilaporkan atau terdaftar di LHKPN KPK atau belum. Dan dalam kroscek ternyata ada beberapa item yang belum dilaporkan. Untuk itu HCW telah minta agar Tim LHKPN KPK dapat mengkroscek di lapngan terkait dugaan pembengkakan harta kekayaan tersebut,” ungkapnya.

Baca Juga  Tatap Muka dan Arahan Kapolda Maluku, Ini Laporan Situasi Kapolres Seram Bagian Timur

Rajak Idrus menjelaskan, bahwa jika merujuk pada Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara pelaporan atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (“LHKPN”). Ini sudah sangat tidak wajar.

Menurutnya, untuk menghindari asumsi yang bukan-bukan, sebaiknya oknum tersebut harus terbuka berdasarkan aturan ASN dan jika tidak, HCW akan mendorong aparat penegak hukum dalam hal ini KPK agar segera melakukan pemeriksaan terhadap oknum ASN tersebut.

Selain itu, kata Jeck sapaan akrabnya, berdasarkan PP No. 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil, salah satunya yaitu ASN dilarang menyalah gunakan wewenang dan menyatakan bahwa, menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain. “Oleh karena itu kami berharap ada langkah hukum atas dugaan tersebut,” tukasnya.

Baca Juga  Sehari kunker ke Ambon, jadwal padat tunggu Sandiaga Uno

Rajak menambahkan, LHKPN sendiri adalah dokumen penyampaian daftar harta kekayaan ASN yang dimiliki dan dikuasai sebagai bentuk transparansi ASN, sehingga apabila ada yang tidak wajar dalam pelaporan tersebut, maka penegak hukum dalam hal ini KPK segera tidak lanjut hal tersebut. (red)

No More Posts Available.

No more pages to load.