Porostimur.com, Langgur – Penjabat Bupati Maluku Tenggara (Malra) Samuel Huwae menegaskan, pengisian jabatan kosong di lingkup pemerintahan setempat sangat bergantung pada penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang saat ini masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Kalau proses di MK berlangsung cepat, maka jalan dengan komposisi yang ada. Tetapi, apabila di MK lama, dan birokrasi ini masih banyak lowong, kita akan konsultasikan dengan kementerian. Kalau mau melakukan mutasi harus izin Kementerian Dalam Negeri,” jelas Huwae, Jumat ( 17/1/2025).
Huwae mengaku tidak punya kepentingan subyektif apapun. Ia hanya ingin Maluku Tenggara bisa lebih baik di masa pemerintahannya.
“Saya tidak punya kepentingan subyektif apa-apa. Saya punya kepentingan Maluku Tenggara harus maju, Maluku Tenggara harus berguna, berkualitas, dengan semangat orang basudara. Tidak ada bupati hebat tanpa ASN dan birokrasi yang berkualitas,” tukas Huwae.
“Saya ingin birokrasi di Malra ini berkualitas dan handal, untuk meningkatkan pelayanan publik yang performa, dan berdampak untuk daerah ini kedepan,” imbuhnya.
Huwae menerangkan bahwa, sejumlah langkah telah diupayakan untuk memantapkan jalannya roda pemerintahan di Malra, dari tingkat pemerintah daerah hingga ke pemerintah desa/ohoi.
